Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah podcast memunculkan pertanyaan baru di publik. Dalam tayangan yang diunggah Kementerian ESDM pada 11 Maret, Bahlil menyebut impor “BBM jadi” Indonesia dari Malaysia dan Singapura “tidak ada urusannya” dengan Selat Hormuz.
Ucapan itu disampaikan saat Bahlil merespons kekhawatiran mengenai kapasitas stok BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk 23 hari, yang menurut pembawa acara podcast dapat memicu “panic buying”. Bahlil menekankan pasokan tidak serta-merta habis setelah 23 hari karena stok terus diisi, termasuk melalui impor produk BBM dari negara tetangga.
“Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Tidak ada urusannya sama Selat Hormuz,” kata Bahlil dalam podcast tersebut.
Namun, hasil verifikasi menyimpulkan klaim bahwa BBM jadi dari Singapura dan Malaysia tidak terkait Selat Hormuz bersifat menyesatkan. Sejumlah data menunjukkan kedua negara masih bergantung pada minyak mentah dari Timur Tengah—yang pengirimannya umumnya melewati Selat Hormuz—sehingga gangguan di jalur tersebut dapat berdampak pada rantai pasok produk olahan yang kemudian diperdagangkan, termasuk ke Indonesia.
Data yang dikutip dalam laporan media internasional menunjukkan Malaysia masih sangat bergantung pada minyak mentah dari negara-negara Teluk. Disebutkan sekitar hampir 70% impor minyak mentah Malaysia berasal dari kawasan tersebut. Singapura juga dilaporkan memiliki ketergantungan serupa, dengan sekitar 70% impor minyak mentahnya berasal dari Timur Tengah.
Laporan lain menyebut aktivitas kilang di Malaysia dan Singapura ikut terdampak akibat perang yang memperketat pasokan minyak mentah. Salah satu kilang besar di Malaysia, Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem), dilaporkan sempat beroperasi pada 50% kapasitas karena kekurangan pasokan. Lebih dari 70% impor minyak mentah PRefChem yang diangkut lewat jalur laut pada tahun sebelumnya disebut melewati Selat Hormuz.
Di Singapura, dua perusahaan pengolahan minyak juga dilaporkan memangkas operasi menyusul keterlambatan pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah. Singapore Refining Co (SRC) disebut menurunkan tingkat operasi kilang di Pulau Jurong dari kapasitas 290.000 barel per hari menjadi sekitar 60%. Sementara ExxonMobil dilaporkan memangkas pengolahan minyak mentah di kilang Pulau Jurong berkapasitas 592.000 barel per hari menjadi sekitar 50% atau lebih rendah, dari sebelumnya sekitar 80% atau lebih. Laporan yang sama menyebut kilang di Singapura pada tahun ini memperoleh sekitar 65% pasokan minyak mentahnya melalui Selat Hormuz.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai klaim bahwa BBM dari Singapura dan Malaysia tidak terkait Selat Hormuz masih bisa diperdebatkan. Menurutnya, pertanyaan kunci adalah asal minyak mentah yang diolah di kedua negara tersebut.
“Kalau Pak Menteri mengatakan kita beli minyaknya dari Singapura dan Malaysia, ya ditanya lagi dong. Malaysia sama Singapura belinya dari mana?” kata Ali Ahmudi dalam wawancara pada Selasa (31/03).
Ali menambahkan, rantai pasok energi sulit dilepaskan dari Timur Tengah karena negara-negara Asia Tenggara tidak memproduksi minyak mentah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan kilang. “Kalau dibilang tidak berpengaruh, tidak mungkin lah. Akui saja ada pengaruhnya, tinggal bagaimana kita mensiasati agar pengaruhnya itu tidak berdampak terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, verifikasi mengenai perusahaan mana saja yang mengekspor “BBM jadi” dari Malaysia atau Singapura ke Indonesia disebut tidak mudah dilakukan. Dalam sejumlah dokumen statistik yang dapat diakses dari Pertamina dan Kementerian ESDM, tidak ditemukan data rinci mengenai perusahaan eksportir produk minyak jadi ke Indonesia. Data yang ditemukan lebih banyak terkait impor minyak mentah berdasarkan negara.
Platform perdagangan internasional Trade Data Pro disebut diduga pernah mencatat PRefChem sebagai eksportir minyak ke Indonesia. Upaya permintaan klarifikasi kepada Pertamina dan Kementerian ESDM disebut telah dilakukan, namun hingga artikel dirilis belum ada respons.
Selain itu, pernyataan Bahlil bahwa impor BBM jadi Indonesia “tidak diambil dari Timur Tengah” juga dinilai masih dapat diperdebatkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 masih mencatat negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengekspor minyak mentah dan produk olahannya ke Indonesia, meski tidak disertai rincian volume untuk masing-masing kategori.
Dalam podcast yang sama, Bahlil juga menyinggung rencana diversifikasi pasokan energi dengan menjajaki impor BBM dari negara di luar Asia Tenggara, termasuk Amerika dan beberapa negara di Afrika serta Amerika Latin. Menurutnya, langkah itu merupakan strategi untuk memperluas sumber pasokan agar tidak bergantung pada negara tertentu.
Namun, rencana impor dari wilayah yang lebih jauh memunculkan perdebatan baru soal efisiensi. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai rencana tersebut perlu dihitung matang terutama dari sisi biaya karena jarak pengiriman yang jauh berpotensi meningkatkan ongkos transportasi, logistik, dan asuransi.
“Jarak Amerika ke Indonesia ini kan jauh, lebih jauh dibanding Timur Tengah ke Indonesia. Kalau tidak salah, dari Amerika pengapalannya butuh waktu 45 hari. Maka ini akan membengkakan biaya transportasi, biaya logistik, biaya asuransi,” kata Fahmy dalam wawancara pada Selasa (31/03).
Pada akhirnya, diversifikasi pasokan dapat memperkuat ketahanan energi saat terjadi gangguan di kawasan tertentu. Namun, para pengamat menekankan keputusan impor tidak dapat dilepaskan dari perhitungan biaya dan risiko ekonomi, termasuk dampak jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz terhadap rantai pasok minyak mentah dan produk olahan di kawasan.
