Sebuah video yang viral di TikTok dan telah ditonton lebih dari 2,3 juta kali memunculkan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto diduga menyetujui penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim itu diperkuat dengan teks yang ditempel pada cuplikan berita CNN Indonesia TV, serta disertai tagar seperti #prabowosetujustopmbg, #menkeustopmbg, #keracunanmbg, dan #menkeu.
Video tersebut memicu beragam komentar warganet, termasuk yang mendukung narasi penghentian MBG. Namun, hasil penelusuran menyimpulkan klaim “Prabowo setuju stop MBG” tidak benar.
Tim pemeriksa fakta tidak menemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun pemerintah mengenai penghentian program MBG. Seiring munculnya dugaan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, konten yang memuat klaim palsu dan menyesatkan terkait program ini dilaporkan semakin banyak beredar.
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) juga telah menegaskan melalui rilis resmi bahwa video dari akun TikTok lain yang menyebut Presiden Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan pendidikan gratis seumur hidup adalah hoaks. Mengutip laman resmi Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan informasi palsu dan menyesatkan tentang MBG kerap beredar di media sosial.
“Kita sedang berhadapan dengan konten media sosial yang seringkali tidak mengedepankan prinsip jurnalistik. Banyak informasi tentang mbg yang beredar justru misleading dan tidak sesuai fakta lapangan,” kata Meutya dalam acara silaturahmi bersama pemimpin redaksi media massa di Jakarta pada 22 Mei.
Dalam penelusuran terhadap materi video yang viral, pemeriksa fakta memverifikasi keaslian video menggunakan platform Deepfake Total dan AI Video Detector. Hasilnya menunjukkan kemungkinan manipulasi sangat kecil sehingga video yang digunakan diyakini asli. Verifikasi lanjutan juga menemukan konten berita dengan topik dan substansi serupa di kanal YouTube CNN Indonesia, dan konfirmasi dari tim CNN Indonesia menguatkan bahwa video tersebut autentik.
Meski demikian, klaim yang disematkan dalam video dinilai tidak sesuai dengan isi pemberitaan. Teks “Prabowo setuju stop MBG” sudah ditampilkan sejak awal untuk mengarahkan persepsi penonton, padahal narasi voice over dalam berita tidak menyebut adanya persetujuan Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
Dalam pemberitaan yang digunakan, pembahasan justru terkait penarikan dana MBG jika tidak terserap dengan baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana MBG yang tidak digunakan akan dialihkan untuk mengurangi defisit anggaran dan mencegah dana menganggur.
Fact-check specialist Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Ariwibowo Sasmito, menilai penggunaan materi media arus utama dalam konten hoaks berkaitan dengan faktor kepercayaan publik. Menurutnya, pembuat hoaks mengeksploitasi potongan konten berita untuk mengelabui masyarakat.
“Salah satu kesulitan pemeriksa fakta dan jurnalis adalah memberikan awareness ke masyarakat soal pentingnya memperhatikan sumber video atau foto. Sayangnya, pembuat hoaks justru mengeksploitasi hal ini. Media arus utama sering jadi korban, artikelnya dipotong, judulnya diubah, atau tangkapan layarnya disebar ulang. Belakangan modus ini beralih ke video pendek, terutama sejak TikTok populer,” ujar Ariwibowo.
Terkait motif, ia menyebut tujuan penyebaran hoaks beragam, mulai dari kepentingan politik, ekonomi, hingga mengikuti tren buzzer. “Buzzer biasanya lebih aktif di musim Pilpres atau Pilkada karena ada ‘order'. Di luar itu, mereka mencoba untuk tetap menjaga eksistensi dengan menyebarkan isu tertentu supaya tidak tenggelam. Jadi bukan hanya soal momen politik, tapi juga soal menjaga pasar dan pengaruh,” katanya.
Ariwibowo juga menilai tren pembuatan konten hoaks yang mengikuti arus isu menjadi tantangan bagi masyarakat, jurnalis, hingga pejabat publik. Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik dari pejabat, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa verifikasi.
“Memang butuh kemampuan komunikasi publik yang lebih baik dari pejabat-pejabat, tapi di sisi lain masyarakat juga jangan gampang terkecoh untuk percaya begitu saja hoaks yang beredar. Cari sumber-sumber yang valid, dan dicek dulu sebelum ikut menyebarkan,” ujarnya.
