Sebuah utas di media sosial tentang pengalaman pribadi dalam keluarga terkait Pilpres 2019 memantik perhatian publik, sekaligus menyoroti ketegangan dan polarisasi antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat menilai kondisi ini mencemaskan dan perlu segera diakhiri.
Dalam utasnya, Annisa Alrazi menceritakan kesedihannya melihat perubahan sikap sang ibu yang menurutnya melontarkan “komentar negatif dan rasis”, memaki pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo, serta menuding kelompok tertentu berdasarkan ras dan agama. Annisa mengaku terpukul karena merasa sikap itu bertentangan dengan nilai yang selama ini diajarkan orang tuanya.
“Tak pernah terbersit saya akan mempertanyakan ibu yang paling sabar dan cantik,” tulis Annisa. Ia juga menyampaikan kebingungannya atas perubahan tersebut, seraya mengatakan orang tuanya membesarkan anak-anaknya untuk menjaga tata krama dan berpikir positif.
Cuitan itu kemudian banyak dibagikan dan memicu tanggapan dari pengguna lain yang menyampaikan pengalaman serupa, mulai dari perdebatan dengan keluarga dan teman hingga putusnya hubungan silaturahmi akibat perbedaan pilihan politik.
Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai fenomena tersebut mencerminkan perpecahan pascapemilihan presiden. Ia menyebut polarisasi yang terjadi bersifat “semu” karena tidak memiliki landasan yang jelas.
Menurut Hamdi, situasi menjadi tidak sehat ketika perdebatan tidak bertumpu pada program atau kebijakan, melainkan berubah menjadi serangan personal yang dibungkus legitimasi agama. Ia menilai saling provokasi dalam psikologi sosial memperuncing ketegangan.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan menjelang pemilu hingga pelaksanaannya pada 17 April, jumlah hoaks meningkat tajam dan memperparah situasi. Ia menyebut banyak orang menyadari informasi yang disebarkan belum tentu benar, tetapi enggan memverifikasinya.
Septiaji juga menyoroti keberadaan kelompok diskusi terbatas di media sosial atau WhatsApp yang ia sebut sebagai “dark society”. Dalam ruang yang homogen seperti itu, hoaks dinilai mudah berkembang dan berujung pada kebencian, terutama ketika isu tertentu disertai informasi menyesatkan.
Hamdi menambahkan, upaya delegitimasi dengan menggunakan isu agama sudah terlihat sejak 2014 dan semakin menguat pada masa Pilkada DKI Jakarta. Ia memberi contoh narasi yang ia sebut beredar untuk memperkuat basis keagamaan kubu Prabowo, seperti tuduhan Jokowi terkait PKI, pro asing, antek China, hingga penista agama dan penzaliman ulama.
Hamdi menilai rendahnya literasi politik dan literasi saintifik membuat sebagian masyarakat mudah menerima informasi bernuansa agama tanpa verifikasi, sehingga memicu ketegangan yang merambah ke ranah keluarga dan pertemanan.
Ia menekankan perlunya langkah cepat untuk meredakan polarisasi, termasuk konsolidasi di tingkat elite. Hamdi menyebut polarisasi “01-02” serta label “cebong vs kampret” perlu segera diakhiri, dan rekonsiliasi dinilai menjadi langkah penting.
Dalam jangka panjang, Hamdi mengusulkan pengurangan jumlah partai politik dengan platform ideologi yang jelas agar polarisasi berbasis agama tidak lagi digunakan.
Sejumlah pengguna media sosial dalam tanggapan atas utas Annisa juga menceritakan dampak polarisasi di keluarga. Ada yang mengaku dianggap berdosa dan dilaknat karena berbeda pilihan, ada pula yang menyebut anggota keluarga yang berpendidikan tinggi tetap terpengaruh hoaks dan kebencian politik, lalu memengaruhi anggota keluarga lain.
Septiaji mengatakan salah satu cara untuk keluar dari “lingkaran setan penyebaran hoaks” adalah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Menurutnya, gerakan kerukunan dan pertemuan tatap muka diperlukan untuk menurunkan tingkat ketidakpercayaan yang sedang tinggi.
