Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Ia menilai penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus dimulai dari perubahan menyeluruh pada tata ruang wilayah.
Menurut Dedi, pembenahan tata ruang menjadi langkah utama yang tidak bisa ditawar untuk menekan risiko banjir pada masa mendatang. “Satu, tata ruang Kabupaten Bandung harus berubah, enggak ada pilihan,” ujarnya, Rabu (15/4).
Selain penataan ruang, Dedi juga menekankan pentingnya normalisasi sungai-sungai yang melintasi wilayah terdampak. Ia mendorong rehabilitasi kawasan hulu agar kembali berfungsi sebagai daerah resapan air.
“Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau. Yang keempat, perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah jangan terus dibikin bangunan, perumahan, segala macam,” katanya.
Dedi menegaskan, tanpa langkah-langkah tersebut, persoalan banjir berisiko terus berulang dan tidak terselesaikan dalam jangka panjang. Ia menilai penataan ruang yang buruk serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir di wilayah Bandung Raya.
Ia juga mengingatkan perlunya penertiban bangunan yang berdiri di bantaran sungai. Menurutnya, keberadaan permukiman di area tersebut dapat mempersempit aliran air dan meningkatkan risiko banjir. “Rumah-rumah di bantaran sungainya harus dialihkan. Tidak boleh lagi rumah di bantaran sungai,” ujarnya.
Saat ini, banjir dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, terutama di bagian selatan. Sejumlah rumah warga hingga fasilitas publik terdampak genangan air.
Salah satu fasilitas yang terdampak adalah SDN Sapan 3 di Desa Tegalluar. Sekolah tersebut terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 60 sentimeter, sehingga kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran daring sejak Senin.
