LUWU TIMUR — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur (AMPLi) menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Kabupaten Luwu Timur, Kamis (26/3/2026). Aksi tersebut menyoroti dua isu utama, yakni tuntutan transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT IHIP serta desakan audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili.
Salah satu aksi berlangsung di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di simpang tiga poros menuju pelabuhan PT Vale jalur Balantang. Massa memblokir badan jalan sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WITA, sehingga arus lalu lintas sempat terhenti selama kurang lebih tiga jam. Di lokasi, peserta aksi menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam tuntutannya, AMPLi meminta dokumen AMDAL PT IHIP dibuka kepada publik. Mereka menilai dokumen tersebut penting karena berkaitan dengan potensi dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri, terutama karena perusahaan disebut bekerja sama dengan pemerintah daerah serta memanfaatkan lahan milik pemerintah.
Koordinator Lapangan AMPLi, Yolan Johan, menyatakan keterbukaan AMDAL merupakan hak masyarakat. Ia menekankan publik perlu mengetahui potensi dampak lingkungan, rencana pengelolaan, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan perusahaan.
Selain aksi di Jalan Trans Sulawesi, massa juga berunjuk rasa di depan Islamic Center Malili. Dalam aksi tersebut, mereka mempertanyakan keterlambatan pembangunan proyek dan meminta transparansi penggunaan anggaran.
AMPLi menyebut alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center pada 2025 berada di kisaran Rp25–26 miliar dari total proyek multi-years senilai Rp65 miliar. Namun hingga Maret 2026, mereka menilai progres pembangunan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Dalam orasinya, Yolan menegaskan anggaran tersebut merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Massa meminta penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran serta kepastian kelanjutan pembangunan.
Peserta aksi juga menyinggung pernyataan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengenai adanya persoalan kualitas pekerjaan, seperti desain atap, kondisi lantai, dan beberapa item lain yang perlu diperbaiki. Namun, mereka menilai proses perbaikan dan perencanaan ulang berjalan lambat sehingga pembangunan lanjutan belum memperlihatkan kemajuan berarti.
AMPLi mendesak pemerintah daerah membuka laporan penggunaan anggaran secara rinci, menjelaskan alasan keterlambatan proyek, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Mereka juga menyatakan akan membawa tuntutan terkait keterbukaan AMDAL PT IHIP dan audit Islamic Center dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 2 April 2026 bersama DPRD dan pemerintah daerah.
Selama demonstrasi, aparat kepolisian dari Polres Luwu Timur melakukan pengamanan di sejumlah titik. Meski kemacetan sempat terjadi akibat penutupan jalan, situasi dilaporkan tetap terkendali hingga aksi berakhir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait tuntutan keterbukaan dokumen AMDAL PT IHIP dan audit anggaran pembangunan Islamic Center Malili.
