Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengungkap sejumlah dampak negatif dari sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang selama ini berlaku. Ia menilai biaya pilkada langsung yang tinggi berisiko membuat kepala daerah terikat dengan donatur maupun komitmen proyek.
Menurut Dede, Partai Demokrat menerima banyak masukan dari kepala daerah yang berasal dari partainya. Masukan tersebut, kata dia, umumnya menyoroti mahalnya biaya pilkada langsung dan konsekuensi yang menyertainya.
“Memang rata-rata mengatakan pilkada terbuka itu mahal. Dan dampaknya juga menjadi terikat dengan donatur atau komitmen proyek,” kata Dede saat dihubungi, Kamis (8/1).
Ia menambahkan, kondisi itu dinilai dapat berujung pada penyalahgunaan anggaran dan membuat kepala daerah berurusan dengan penegak hukum. “Kemudian berdampak juga kepada maraknya penyalahgunaan anggaran, ujungnya berurusan dengan penegak hukum,” imbuhnya.
Dede juga menilai pilkada langsung membuat penilaian terhadap calon kepala daerah kerap lebih menonjol pada kemampuan finansial dibanding kapasitas. Ia menyebut situasi tersebut dapat menghambat kader partai yang dinilai memiliki kemampuan.
Di sisi lain, Dede menyatakan pilkada tidak langsung tidak melanggar UUD 1945 karena tetap memenuhi prinsip demokratis. Ia mengatakan Demokrat mendukung keputusan Presiden terkait usulan pilkada tersebut, dengan catatan pengawasan diperkuat.
“Oleh karenanya Demokrat mendukung keputusan Presiden tentang pilkada ini. Dengan masukan agar memperkuat pengawasan lembaga seperti Bawaslu dan juga hadirnya pengawasan partisipatif oleh publik,” katanya.
Dalam perkembangannya, Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan pilkada tak langsung kini menyatakan dukungan bersama pemerintah. Total ada enam fraksi di DPR yang tegas mendukung usulan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Sementara itu, PKS menyampaikan opsi jalan tengah dengan mengusulkan pilkada melalui DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. Adapun Fraksi PDIP, yang disebut sebagai satu-satunya partai parlemen di luar koalisi pemerintah, sejauh ini tegas menyatakan penolakan terhadap usulan pilkada lewat DPRD.
