Akademisi dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong transparansi serta pengawasan ketat terhadap penggunaan perangkat lunak pengintai (spyware) oleh lembaga negara. Dorongan ini menguat seiring kekhawatiran bahwa praktik pengawasan digital dapat mengancam demokrasi dan hak privasi warga apabila tidak diawasi secara akuntabel.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Paguyuban HAM (PAHAM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Kampus Jatinangor, Senin, 23 Februari 2026.
Direktur PAHAM FH Unpad, Dr. Erika Magdalena, menekankan peran kampus sebagai ruang refleksi kritis atas perkembangan teknologi. Menurutnya, perguruan tinggi perlu hadir untuk menguji sejauh mana teknologi digunakan tanpa melanggar hak konstitusional warga.
Dekan FH Unpad, Gusman C. Siswandi, menyampaikan harapan agar kolaborasi PAHAM dan ELSAM dapat memperkuat riset serta advokasi HAM di era digital.
Direktur Eksekutif ELSAM, Desiana Samosir, menyoroti tren peningkatan belanja alat pertahanan di tengah kekhawatiran adanya pembungkaman kritik. Ia menilai dialog publik penting untuk meningkatkan kesadaran atas risiko penyalahgunaan spyware.
Dalam pemaparan terkait pengadaan teknologi pengawasan, Peneliti ELSAM, Kezia, menyampaikan temuan investigatif mengenai rekam jejak pengadaan alat pengawasan sejak 2013. Ia menyebut sedikitnya ada lima perusahaan global yang terdeteksi memasok spyware ke Indonesia, termasuk NSO Group selaku pengembang Pegasus.
Kezia juga mengungkap adanya anomali pencatatan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Menurutnya, pengadaan disebut pernah disamarkan menggunakan istilah lain, seperti “USB” atau “James Bond Kit”, dengan nilai ratusan miliar rupiah.
Ia menambahkan, spyware disebut memiliki metode infeksi zero-click yang memungkinkan peretasan gawai tanpa interaksi dari pengguna. Dalam konteks tersebut, kalangan akademisi, jurnalis, dan aktivis disebut kerap masuk dalam daftar target sasaran.
