Divisi Humas Mabes Polri menggelar Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, sebagai narasumber utama.
Diskusi berlangsung di Astoria Lombok Hotel, Mataram. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, tim Divisi Humas Mabes Polri yang dipimpin Karopidivhumas Polri Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, jajaran Pejabat Utama Polda NTB, Kabid Humas Polda NTB, serta para kasi dan personel Humas Polres se-NTB.
Menurut penyelenggara, kegiatan ini mendapat sambutan positif dari peserta. Diskusi berjalan dinamis dengan interaksi aktif, pertanyaan kritis, serta respons konstruktif dari peserta yang hadir.
Dalam paparannya bertajuk Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif, Ahsanul Khalik menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi di era digital. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan dalam menyampaikan informasi dapat membuka ruang bagi spekulasi dan penyebaran hoaks.
“Hari ini bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling cepat menyampaikan informasi. Jika Polri terlambat, maka ruang tersebut akan diisi oleh spekulasi dan hoaks,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dipahami secara tepat. Menurutnya, keterbukaan yang dimaksud adalah membuka informasi terkait kebijakan dan kinerja, bukan membuka data pribadi.
Ahsanul Khalik menilai tantangan penerapan keterbukaan informasi di lapangan masih kompleks. Tantangan tersebut antara lain belum seragamnya respons informasi, budaya komunikasi yang dinilai masih reaktif, hingga meningkatnya disinformasi di ruang digital.
Dalam kesempatan itu, ia turut memperkenalkan konsep golden time informasi, yaitu periode krusial 1–3 jam pertama setelah suatu peristiwa terjadi yang disebut sangat menentukan pembentukan opini publik.
