Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti perlunya pelurusan pemahaman masyarakat terkait pembangunan pembangkit listrik di suatu daerah. Menurutnya, keberadaan pembangkit tidak selalu berarti listrik yang dihasilkan otomatis dinikmati langsung oleh wilayah sekitar.
Saat meninjau kondisi kelistrikan di Jawa Barat—wilayah dengan konsumsi energi terbesar di Indonesia seiring pertumbuhan industri yang pesat—Dony menjelaskan bahwa listrik dari industri pembangkit, termasuk PLTGU Jawa 1 berkapasitas 1.760 MW, dialirkan ke sistem jaringan nasional.
“Konsepnya tidak langsung dimanfaatkan di situ. Listriknya naik ke jaringan nasional. Namun, pemerintah dan pihak swasta maupun PLN harus segera menyiapkan jaringan distribusi lokal agar masyarakat sekitar juga menikmati listrik tersebut,” kata Dony di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/2).
Selain menekankan kebutuhan infrastruktur jaringan distribusi, Dony juga menyoroti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan energi. Ia menyebut program elektrifikasi seperti “Jabar Caang” turut menggunakan skema pendanaan CSR.
Dony meminta agar pemanfaatan CSR benar-benar difokuskan untuk masyarakat ring satu atau yang berada di sekitar lokasi usaha. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi perusahaan dengan dewan atau wakil rakyat di daerah setempat agar program CSR berjalan transparan dan diketahui publik.
“Pemanfaatan CSR itu harus terasa langsung oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan harus berkoordinasi dengan dewan atau wakil rakyat di daerah tersebut. Jangan sampai tidak ada komunikasi, tahu-tahu masyarakat dan dewan tidak tahu ada program atau bantuan CSR apa yang masuk ke wilayah mereka,” ujarnya.
