Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu dievaluasi, terutama terkait transparansi data penerima serta penguatan akses bagi kelompok kurang mampu dan daerah tertinggal.
Menurut Lalu, evaluasi diperlukan untuk memastikan beasiswa yang dibiayai negara benar-benar memberikan manfaat secara adil dan tepat sasaran. Ia juga mendorong penajaman parameter sosial-ekonomi dalam proses seleksi tanpa mengorbankan standar kualitas.
“Kami menilai perlu ada evaluasi, khususnya pada aspek transparansi data penerima, penguatan jalur afirmasi bagi kelompok kurang mampu dan daerah tertinggal, serta penajaman parameter sosial-ekonomi dalam proses seleksi tanpa mengorbankan standar kualitas,” kata Lalu, Jumat (27/2/2026).
Lalu menegaskan LPDP merupakan investasi strategis negara yang bersumber dari dana publik. Karena itu, pengelolaannya dinilai harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial.
“LPDP adalah investasi negara yang bersumber dari dana publik, sehingga tata kelolanya harus akuntabel dan sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi yang didorong DPR bukan bertujuan melemahkan program, melainkan memperkuat efektivitas serta kontribusinya bagi pembangunan nasional.
“Evaluasi bukan untuk melemahkan program, melainkan untuk memastikan manfaatnya semakin tepat sasaran dan benar-benar berkontribusi bagi pembangunan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan penerima beasiswa LPDP agar tidak bersikap semena-mena, apalagi sampai menghina negara. Purbaya menegaskan dana beasiswa LPDP berasal dari pajak rakyat.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik yang melibatkan alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang menjadi perbincangan di media sosial. DS menuai kontroversi terkait kewarganegaraan anaknya yang kini menjadi warga negara Inggris.
Dalam unggahannya, Dwi menulis: “I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.” Unggahan itu memicu kritik warganet yang menilai pernyataan tersebut tidak bijak disampaikan oleh penerima beasiswa yang dibiayai negara.
