JAKARTA — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, isu kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir logistik kembali menjadi perhatian di parlemen. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah memastikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus Hari Raya (BHR) 2026 berjalan transparan dan berkeadilan.

Sudjatmiko mendorong adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar penyedia aplikasi transportasi online tidak leluasa menentukan besaran bonus tanpa pengawasan. Menurutnya, kebijakan BHR yang diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tidak boleh berhenti sebagai aturan administratif semata.

“Kami meminta Kemenaker berkoordinasi dengan Kemenhub untuk memastikan penyaluran THR dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak mereka,” kata Sudjatmiko dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).

Legislator asal Jawa Barat itu juga meminta pemerintah menetapkan indikator yang baku dan jelas bagi seluruh penyedia jasa aplikasi. Ia menilai, skema kemitraan yang selama ini berlaku dapat membuat pengemudi dan kurir berada pada posisi rentan, termasuk dalam perhitungan bonus.

Sudjatmiko menyoroti sejumlah hal yang perlu dikawal pemerintah, mulai dari evaluasi besaran bonus agar dinilai layak dan sebanding dengan beban kerja, keterbukaan data perhitungan bonus oleh aplikator, hingga pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan perusahaan aplikasi dalam penyaluran BHR.

Ia menegaskan para pengemudi daring dan kurir logistik berhak menerima apresiasi yang layak, terutama saat kebutuhan rumah tangga meningkat menjelang hari raya. “Jangan sampai mereka hanya menjadi tulang punggung layanan tanpa mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka harus merasakan BHR sebagai apresiasi atas kerja kerasnya,” ujarnya.