Praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah yang kerap dikaitkan dengan kegiatan seperti outing class hingga wisuda kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Fenomena ini dinilai bukan semata persoalan teknis, melainkan menunjukkan lemahnya transparansi dan pengawasan dalam tata kelola pendidikan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menegaskan Dinas Pendidikan Kota Malang tidak boleh lepas tangan dan harus hadir memastikan setiap program sekolah berjalan dengan sistem pembiayaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Standar mutu pendidikan harus sejalan dengan kejelasan anggaran. Tidak boleh ada kegiatan siswa yang tiba-tiba dibebankan ke orang tua tanpa dasar yang transparan,” kata Wafi, Minggu (3/5/26).
Ia menyatakan, apabila kebutuhan pendidikan sebenarnya sudah diakomodasi dalam anggaran pemerintah, maka pungutan kepada wali murid semestinya tidak terjadi. Namun, jika terdapat keterbatasan fiskal, pemerintah diminta bersikap jujur dan terbuka kepada publik.
“Kalau memang anggaran tidak mencukupi, sampaikan apa adanya. Jangan sampai orang tua dibebani pungutan yang tidak jelas landasannya. Itu bukan partisipasi, tapi pungli,” ujarnya.
Wafi juga mengingatkan, pungutan tanpa dasar yang sah berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat dan memperlebar kesenjangan akses pendidikan. Menurutnya, orang tua siswa kerap berada dalam posisi terpaksa membayar agar anak tetap dapat mengikuti kegiatan sekolah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standarisasi kebijakan pendidikan di Kota Malang agar kualitas antar sekolah tetap merata dan tidak timpang. Dengan sistem yang rapi dan transparan, ia menilai daya saing pendidikan daerah justru dapat semakin kuat.
“Standarisasi ini bukan untuk membatasi, tapi untuk memastikan semua siswa mendapatkan kualitas layanan yang sama baiknya. Malang harus unggul, tapi juga adil bagi semua,” kata Wafi.
Di tengah sorotan tersebut, publik menanti langkah konkret dari Dinas Pendidikan. Sebab jika praktik pungli terus berulang dengan dalih kegiatan sekolah, yang dipertaruhkan bukan hanya beban biaya, melainkan juga integritas dunia pendidikan.
