Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi sorotan DPRD setempat, tidak hanya dari sisi distribusi, tetapi juga transparansi pelaksanaannya. DPRD KLU mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret dengan mewajibkan setiap paket MBG mencantumkan rincian harga serta kandungan gizi secara terbuka.
Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, menilai transparansi diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan kualitas gizi yang diterima masyarakat sesuai standar. “Ini bukan sekadar soal bagi-bagi makanan. Kita bicara tentang kualitas gizi anak-anak dan potensi kebocoran anggaran. Transparansi harga dan kandungan gizi harus jadi standar,” kata Darmaji, Senin (30/03/2026).
Menurut Darmaji, meski MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pengawasan. Ia mengingatkan program tersebut telah masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sehingga dinilai memiliki potensi kerawanan, mulai dari mark-up bahan baku hingga praktik monopoli oleh vendor tertentu.
Karena itu, DPRD menilai langkah pencegahan di tingkat daerah penting dilakukan. Darmaji menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia telah menerapkan kebijakan serupa dengan mencantumkan rincian menu, harga, dan kandungan gizi pada setiap paket makanan. “Ini langkah sederhana tapi berdampak besar. Publik bisa ikut mengawasi secara langsung,” ujarnya.
Di Lombok Utara, pelaksanaan MBG disebut masih menghadapi kendala, termasuk adanya penyedia layanan yang sempat dihentikan operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya penguatan pengawasan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
DPRD KLU juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program, terutama orang tua dan komite sekolah sebagai pihak yang paling dekat dengan penerima manfaat. Darmaji mendorong adanya kanal pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan menu yang dinilai tidak wajar. “Harus ada kanal pengaduan yang mudah diakses. Kalau ada menu yang tidak wajar, masyarakat bisa langsung melaporkan,” katanya.
Selain pengawasan, DPRD turut mendorong pelibatan vendor lokal seperti koperasi desa dan kelompok tani dalam rantai pasok MBG. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal, mengurangi praktik monopoli, serta memperpendek jalur distribusi.
Dengan transparansi dan pengawasan yang kuat, DPRD KLU berharap program MBG berjalan efektif meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membantu menekan angka stunting di daerah. “Ini bukan program biasa. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Transparansi adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tutup Darmaji.
