EMP Bentu Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal, 10 Warga Kurang Mampu Kelurahan Langgam Diterima Bekerja

EMP Bentu Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal, 10 Warga Kurang Mampu Kelurahan Langgam Diterima Bekerja

PELALAWAN — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di bawah kepemimpinan Bupati H. Zukri, S.M, M.M untuk membuka kesempatan kerja bagi warga kurang mampu terus dijalankan, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja tempatan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan.

Kebijakan tersebut direalisasikan oleh EMP Bentu Limited, perusahaan hulu migas yang beroperasi di Kecamatan Langgam. Perusahaan disebut memprioritaskan masyarakat lokal untuk mengisi posisi non-skill, khususnya warga dengan kondisi ekonomi lemah di wilayah ring satu perusahaan.

Informasi yang diterima menyebutkan, sebanyak 10 warga kurang mampu dari Kelurahan Langgam telah resmi bekerja di EMP Bentu Limited. Hal ini dibenarkan Area Manager EMP Bentu Limited, Dadi Mulyadi, pada Kamis (20/11/2025).

“Perusahaan sudah menerima para pekerja lokal yang notabene merupakan warga kurang mampu beberapa tahun terakhir,” kata Dadi.

Lurah Langgam, M. Harlis, S.Sos, juga membenarkan bahwa tenaga kerja yang diterima merupakan warga tempatan dari keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan instruksi Bupati Pelalawan agar perusahaan yang beroperasi di daerah ikut berperan membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pekerjaan.

“Ini sesuai instruksi Bupati Pelalawan untuk membantu warga kurang mampu bekerja di perusahaan. Anak-anak tempatan yang membutuhkan pekerjaan diberikan kesempatan,” ujar Harlis.

Untuk memastikan program tepat sasaran, pihak kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat administrasi sebelum calon pekerja diproses lebih lanjut oleh perusahaan. Mekanisme ini disebut dilakukan agar penyerapan tenaga kerja lokal berjalan transparan.

Program perekrutan tenaga kerja lokal tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di Kabupaten Pelalawan, sehingga semakin banyak warga kurang mampu memperoleh akses kerja dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.