Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan arah pembangunan Surabaya ke depan sebagai “Kota Jasa” dengan menempatkan transparansi sebagai kunci utama dalam pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor layanan, termasuk yang berkaitan dengan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kepemimpinannya, Eri menyampaikan bahwa berbagai inovasi telah dijalankan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan warga, hingga kemudahan berinvestasi. Ia juga meminta jajaran Pemkot Surabaya lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk mendengar kebutuhan warga agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
Eri menilai transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama karena Surabaya mengandalkan PAD sebagai penopang utama. Ia menyebut Surabaya sebagai kota dengan PAD terbesar di Indonesia, dengan sekitar 75 persen pendapatan daerah berasal dari PAD. Menurutnya, kemampuan daerah dalam menghimpun PAD membutuhkan transparansi dan rasa saling percaya.
Untuk mewujudkan transparansi tersebut, Pemkot Surabaya menerapkan digitalisasi dalam layanan publik. Eri mencontohkan penerapan perangkat digital yang terhubung ke server sebagai bagian dari pengawasan dan pelaporan, sehingga tidak lagi mengandalkan metode pengawasan manual. Ia menyebut sistem itu telah berjalan untuk restoran level 4 serta hotel bintang 5, 4, dan 3.
Eri juga menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi tersebut berdampak pada peningkatan PAD dari sektor perhotelan. Ia menyebut pada akhir 2025 PAD dari hotel meningkat hingga Rp100 miliar.
Selain untuk memperkuat kepercayaan dan transparansi, Eri menilai digitalisasi turut mendorong kesejahteraan warga. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran sosial agar warga yang mampu dapat membantu yang tidak mampu. Dalam konteks Surabaya sebagai Kota Jasa, ia menyebut investasi yang masuk juga diarahkan menggunakan sistem digital.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga tengah memfokuskan penerapan digitalisasi pada sektor parkir melalui pembayaran non tunai. Eri mengatakan inovasi pembayaran parkir non tunai merupakan usulan masyarakat. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan direncanakan mulai diterapkan pada akhir April mendatang.
Eri meminta warga turut berperan dengan membiasakan pembayaran parkir secara non tunai. Ia menekankan bahwa sistem tersebut bukan hanya untuk memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari transparansi dalam penyerapan PAD.
Menurut Eri, PAD yang terkumpul akan digunakan untuk berbagai program layanan publik, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang melibatkan dukungan warga. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan tujuan akhir kebijakan tersebut adalah mewujudkan Surabaya yang lebih sejahtera.
