Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya transparansi dalam layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan Surabaya menjadi “Kota Jasa”. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Di bawah kepemimpinannya, Pemkot Surabaya menjalankan sejumlah inovasi di berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan warga, hingga kemudahan berinvestasi. Agar program-program tersebut berjalan efektif, Eri mendorong jajaran pemkot untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengar kebutuhan warga dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Eri menyebut Surabaya memiliki porsi PAD yang besar. Ia menilai kemampuan kota dalam mengelola dan meningkatkan PAD membutuhkan sistem yang transparan dan dapat dipercaya. “Kita itu adalah satu-satunya kota yang pendapatan asli daerahnya (PAD) terbesar di Indonesia, sekitar 75 persen PAD kita. Maka kehidupan kita itu berdasarkan kemampuan kita mencari PAD, ketika mencari PAD maka diperlukan transparansi dan kepercayaan,” kata Eri, Jumat, 10 April 2026.
Untuk mendukung transparansi, Pemkot Surabaya menerapkan digitalisasi dalam berbagai layanan, termasuk yang berkaitan dengan sektor usaha seperti restoran dan hotel. Eri mencontohkan, pemkot mengandalkan perangkat digital yang terhubung ke server untuk meminimalkan praktik pengawasan yang dianggap dapat mengurangi rasa saling percaya. Ia menyampaikan sistem tersebut telah berjalan untuk restoran level 4 serta hotel bintang 5, 4, dan 3. Eri juga menyebut, pada akhir 2025 PAD dari sektor hotel meningkat Rp100 miliar.
Menurut Eri, transparansi dan digitalisasi tidak hanya berdampak pada PAD, tetapi juga pada kesejahteraan warga. Ia menyampaikan harapannya agar peningkatan pendapatan daerah dapat memperkuat semangat gotong royong, di mana warga yang mampu turut membantu yang membutuhkan. Ia juga menegaskan, sebagai kota jasa, Surabaya perlu membangun ekosistem investasi yang mengandalkan digitalisasi.
Selain layanan terkait investasi, Pemkot Surabaya juga menyiapkan penerapan pembayaran parkir non tunai. Eri mengatakan inovasi itu berasal dari usulan masyarakat dan saat ini masih dalam tahap sosialisasi, dengan rencana penerapan pada akhir April mendatang.
“Kami konsen terus, karena warga Surabaya yang meminta dan saya juga minta tolong kepada warga Surabaya, hari ini harus berperan kalau bayar (parkir) ya non tunai. Jangan setelah mengusulkan, tapi bayar parkir tetap tunai,” ujarnya.
Eri menambahkan, pembayaran parkir non tunai ditujukan bukan hanya untuk memudahkan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari transparansi penyerapan PAD. Ia menyebut PAD yang terkumpul akan digunakan untuk berbagai program, seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan dukungan warga, agar Surabaya semakin sejahtera.
