Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong percepatan digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan berbagai inovasi yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga kemudahan investasi.
Menurut Eri, keberhasilan berbagai program tersebut sangat bergantung pada kedekatan pemerintah dengan warga. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung aparatur pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat, agar layanan publik yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Eri juga menyoroti struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang didominasi sektor mandiri. Dengan komposisi PAD yang tinggi, ia menilai transparansi dan kepercayaan publik menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Untuk memperkuat tata kelola, Pemkot Surabaya menerapkan digitalisasi pada sejumlah layanan, termasuk pengawasan pendapatan dari sektor perhotelan dan restoran. Melalui sistem berbasis teknologi, transaksi dapat dipantau secara langsung melalui server sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
Pemkot mencatat kontribusi PAD dari sektor perhotelan meningkat signifikan, dengan tambahan yang disebut dapat mencapai hingga Rp100 miliar pada akhir 2025. Capaian tersebut dipandang sebagai indikator bahwa digitalisasi mampu memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara lebih akuntabel.
Selain itu, digitalisasi juga diterapkan pada sistem parkir melalui pembayaran non tunai. Kebijakan ini disebut sebagai respons atas usulan masyarakat yang menginginkan metode pembayaran lebih praktis dan transparan.
Saat ini, program parkir non tunai masih dalam tahap sosialisasi dan ditargetkan mulai diterapkan secara luas pada akhir April 2026. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk mendukung pelaksanaannya.
Eri menyatakan, penerapan sistem digital tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan PAD diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Dana yang terkumpul dari PAD, lanjutnya, akan dialokasikan untuk program prioritas seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Ia menggambarkan skema tersebut sebagai model pembangunan berbasis gotong royong, di mana kelompok masyarakat yang mampu turut membantu warga yang membutuhkan.
Transformasi digital yang dijalankan Pemkot Surabaya menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing kota sebagai pusat jasa dan investasi. Dengan dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat, Surabaya diarahkan menjadi kota yang maju secara ekonomi sekaligus inklusif dan berkeadilan.
