JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengkritik rencana pemerintah mengimpor 1.000 ton “beras khusus” dari Amerika Serikat. Kritik itu muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan beras impor tersebut “bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia”, namun belum disertai penjelasan rinci mengenai definisi dan peruntukannya.
Firman menilai penjelasan pemerintah sejauh ini justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Menurut dia, istilah “beras khusus” terlalu abstrak dan berpotensi multitafsir jika tidak dijelaskan secara terbuka. Ia mengingatkan, kebijakan impor pangan—terlebih di tengah isu ketahanan pangan dan perlindungan petani lokal—dapat memicu kecurigaan publik apabila tidak disertai transparansi yang memadai.
“Kalau bukan untuk konsumsi masyarakat, lalu untuk siapa? Apa kriterianya disebut beras khusus? Apakah untuk kebutuhan industri tertentu, riset, atau segmen pasar tertentu? Pemerintah harus terbuka,” kata Firman saat meninjau panen ayam, Selasa (3/3/2026).
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, dan kelautan, Firman menekankan bahwa kebijakan impor beras tidak semata-mata soal besaran volume 1.000 ton. Ia menyebut isu tersebut berkaitan dengan sensitivitas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, perlindungan petani, hingga konsistensi pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor.
Firman juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah dalam isu strategis. Menurut dia, pernyataan yang tidak komprehensif berisiko memicu spekulasi dan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.
Ia menilai, apabila pejabat terkait tidak dapat menjelaskan secara detail dan komprehensif, pemerintah sebaiknya menunjuk juru bicara yang memahami substansi persoalan. “Isu pangan bukan isu ringan. Penjelasannya harus berbasis data, argumentatif, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Dalam situasi ekonomi yang disebutnya belum sepenuhnya stabil serta adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat, Firman menegaskan setiap kebijakan impor perlu disertai argumentasi yang kuat dan transparan. Tanpa itu, ia menilai publik dapat memandang kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat kemandirian pangan yang selama ini disampaikan pemerintah.
