Palangka Raya – Upaya Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II menggelar forum klarifikasi untuk menjawab pertanyaan publik menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Mekanisme klarifikasi yang ditempuh dinilai tidak mencerminkan prinsip transparansi dan disebut beraroma intimidasi.

Ketua Forum Kalimantan Membangun, Supriyady Natae, menyayangkan jalannya forum yang digelar BWS. Ia menilai esensi klarifikasi sebagai ruang pencerahan informasi bergeser menjadi ajang interogasi yang tidak substansial.

“Kami datang untuk mendapat pencerahan, justru disambut dengan rentetan pertanyaan balik yang melebar. Ini bukan klarifikasi, ini tekanan. Yang publik butuhkan adalah jawaban lugas dan terukur atas poin-poin yang kami sampaikan,” ujar Supriyady kepada wartawan di Palangka Raya, Selasa (24/2/2026).

Menurut Supriyady, dalam pengelolaan sumber daya air yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, akuntabilitas menjadi hal mendasar. Ia menilai forum klarifikasi semestinya menjadi medium membangun kepercayaan, namun pendekatan yang digunakan justru berpotensi menimbulkan polemik baru.

Supriyady juga menyarankan agar BWS memberikan penjelasan melalui jawaban tertulis yang sistematis. Menurutnya, surat resmi lebih mudah diverifikasi publik dan dapat menghindari perdebatan yang tidak menyentuh inti persoalan.

“Kalau mau klarifikasi, sampaikan lewat surat jawaban resmi yang bisa kami dan publik pelajari. Itu lebih elegan dan jelas. Jangan malah mengundang kami untuk dihadap-hadapkan seperti ini, ujung-ujungnya malah debat yang tidak menyentuh inti persoalan,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala BWS Wilayah Kalimantan II di Palangka Raya masih dilakukan. Namun, pesan singkat yang dikirimkan belum memperoleh respons.

Ketiadaan tanggapan tersebut membuat pertanyaan publik terkait proses klarifikasi dan substansi yang dipersoalkan belum terjawab. Publik kini menunggu sikap resmi BWS, termasuk kemungkinan penerbitan jawaban tertulis yang lebih komprehensif.