Koperasi di Vietnam didorong untuk memperkuat keterkaitan dengan sektor swasta seiring perubahan cara kerja ekonomi yang semakin bertumpu pada rantai pasok dan ekosistem bisnis. Dalam konteks ini, koperasi dinilai memiliki peluang menjadi mitra strategis, namun masih menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan modal dan rendahnya transparansi.
Hal itu mengemuka dalam pidato pembukaan Forum Koperasi Nasional 2026 yang digelar pada 10 April dengan tema “Menghubungkan Ekonomi Koperasi dengan Ekosistem Ekonomi Swasta.” Ketua Aliansi Koperasi Vietnam, Cao Xuan Thu Van, menyampaikan bahwa pada Maret 2026 Vietnam memiliki sekitar 35.197 koperasi dengan hampir 7 juta anggota, dengan sektor pertanian menyumbang 66,8%. Dari jumlah tersebut, sekitar 78% koperasi disebut beroperasi efektif; hampir 4.700 koperasi telah terlibat dalam keterkaitan rantai nilai; dan sekitar 2.600 koperasi menerapkan teknologi tinggi.
Menurutnya, capaian itu tidak hanya menunjukkan pertumbuhan skala, tetapi juga perubahan struktural. Koperasi perlahan bergeser dari peran sebagai “organisasi pendukung” menjadi produsen dan entitas bisnis yang mampu masuk pasar, termasuk terlibat lebih dalam dalam rantai nilai dengan standar yang lebih tinggi.
Forum menilai, di tengah ekonomi yang bergerak berdasarkan logika rantai dan ekosistem, keberadaan yang sepenuhnya independen semakin sulit. Pelaku usaha membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan terorganisir untuk memperluas produksi; petani membutuhkan saluran penjualan yang berkelanjutan dan transparan untuk meningkatkan pendapatan; teknologi membutuhkan ruang penerapan yang nyata; sementara modal cenderung mengalir ke model yang mampu mengendalikan risiko.
Dalam kerangka itu, koperasi dipandang sebagai “titik temu” alami karena dapat mengorganisir produksi dari rumah tangga kecil menjadi area bahan baku yang terkonsentrasi, menurunkan biaya transaksi, dan menjadi fondasi produksi skala besar. Di sisi lain, sektor swasta membawa unsur yang sering kali belum dimiliki koperasi, seperti modal, teknologi, manajemen modern, dan kemampuan ekspansi pasar.
Beberapa contoh kolaborasi yang dinilai efektif turut disorot. Koperasi Vinh Cuong disebut menandatangani kontrak pembelian beras komersial dari lahan hingga 50.000 hektar setiap tahun serta menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar. Model ini dinilai membantu menjamin stabilitas pasar, meningkatkan posisi tawar koperasi, dan membantu petani menghindari manipulasi harga, terutama pada masa sulit seperti bencana alam dan epidemi.
Contoh lain datang dari Koperasi Grup Duy Trang di Khanh Hoa yang menggabungkan pertanian dengan wisata pengalaman. Dalam model tersebut, perusahaan berperan utama dengan berinvestasi pada teknologi dan menstandarisasi proses produksi sesuai standar internasional, sementara koperasi mengatur lahan pertanian, mengontrol kualitas, dan menghubungkan masyarakat setempat. Hasil yang dituju tidak hanya produk berstandar ekspor, tetapi juga mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi warga lokal.
Meski demikian, forum menilai model sukses seperti itu masih menjadi pengecualian. Mayoritas koperasi dinilai masih terbatas pada keterkaitan output atau kerja sama jangka pendek, sehingga belum membentuk rantai nilai jangka panjang yang mengikat dengan pembagian manfaat bersama.
Sejumlah pandangan di forum menyebut hambatan terbesar justru berada pada sisi internal koperasi. Walau jumlahnya banyak, banyak koperasi masih menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen, kurang transparan secara keuangan, serta belum membangun sistem data terkait area bahan baku dan kontrak.
Wakil Gubernur Bank Negara Vietnam, Nguyen Ngoc Canh, menyatakan kredit yang beredar di sektor koperasi saat ini hanya sekitar 7.000 miliar VND, angka yang dinilai kecil dibanding ukuran sektor secara keseluruhan. Ia menilai penyebabnya tidak hanya berasal dari perbankan, tetapi juga karena koperasi belum memenuhi persyaratan transparansi dan pengendalian arus kas.
Dari sudut pandang bisnis, pengalaman lapangan menunjukkan hubungan yang hanya bertumpu pada kontrak pengadaan sulit dipertahankan. Untuk memastikan pasokan bahan baku dan kualitas produk yang stabil, pelaku usaha dinilai perlu terlibat lebih dalam dalam proses produksi.
Sejumlah ahli mendorong perubahan pola pikir dari “pengadaan produk” menjadi “investasi bersama dan pengembangan bersama.” Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak hanya memesan, tetapi juga menyumbang modal, berinvestasi pada infrastruktur, mentransfer teknologi, menerapkan standar produksi, serta membangun sistem ketertelusuran. Sebaliknya, koperasi diminta menyesuaikan diri dengan standar pasar, termasuk transparansi keuangan, peningkatan tata kelola, kepatuhan prosedur, dan kesediaan berbagi data sebagai prasyarat kepercayaan dan kemitraan jangka panjang.
Forum juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan. Usulan yang dibahas antara lain amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 98/2018/ND-CP tentang keterkaitan rantai nilai pertanian, serta mendorong model “usaha dalam koperasi” berdasarkan Undang-Undang Koperasi 2023 untuk memberi dorongan baru bagi pengembangan sektor.
Pesan utama Forum Koperasi Nasional 2026 menegaskan bahwa dalam ekosistem ekonomi swasta—sejalan dengan semangat Resolusi 68 tentang pengembangan ekonomi swasta—koperasi tidak lagi diposisikan sebagai “satelit,” melainkan berpeluang menjadi mitra strategis. Namun, untuk mewujudkannya, kebijakan dinilai belum cukup tanpa transformasi internal yang menjadikan transparansi, tata kelola, dan keterkaitan jangka panjang sebagai standar wajib.
