SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menguat seiring meningkatnya tekanan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyatakan fraksinya siap mengawal aspirasi masyarakat yang menuntut keterbukaan, termasuk soal belanja kepala daerah yang dinilai tidak wajar.
Dorongan penggunaan hak angket disebut muncul dari tuntutan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim. Tuntutan tersebut juga tercantum dalam Pakta Integritas yang disuarakan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Afif menegaskan Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Kaltim, terutama terkait dugaan ketidakwajaran belanja kepala daerah yang dianggap terlalu besar. “Kami di Fraksi Gerindra sepenuhnya berpihak kepada masyarakat Kaltim. Komitmen kami tidak setengah-setengah dalam mengawal aspirasi ini,” kata Afif, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, pembahasan mengenai langkah politik yang akan diambil telah mulai dilakukan secara internal, terutama setelah gelombang aksi massa berlanjut ke Kantor Gubernur. Meski demikian, keputusan resmi fraksi masih menunggu hasil rapat lanjutan.
Fraksi Gerindra dijadwalkan menggelar rapat pada awal pekan depan untuk menentukan sikap, apakah akan langsung mengajukan hak angket atau terlebih dahulu menggunakan hak interpelasi sebagai langkah awal. “Kami akan mematangkan keputusan dalam rapat internal hari Senin. Di situ akan dibahas apakah interpelasi lebih dulu atau langsung ke hak angket. Kemungkinan besar fraksi lain juga sedang melakukan pembahasan serupa,” ujarnya.
Afif menyebut keputusan fraksi akan diambil setelah rapat tersebut sebelum dibawa ke forum Rapat Paripurna DPRD. Jika disetujui, tahapan berikutnya mengarah pada pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
