KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan proses pengadaan lahan untuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Melki saat memimpin rapat Tim Terpadu dan Tim Persiapan Pengadaan Lahan K-SIGN di Hotel Harper Kupang, Kamis (23/4/2026). Ia menyebut proyek K-SIGN tidak hanya menyangkut pembangunan kawasan industri, tetapi juga menjadi tolok ukur kepercayaan pemerintah pusat dan investor terhadap NTT.
“Kalau kita mampu bekerja serius, cepat, dan menjaga stabilitas sosial, peluang investasi ke depan akan semakin terbuka. Tapi kalau tidak, kita bisa kehilangan momentum besar,” kata Melki.
Melki menilai penetapan Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu pusat industri garam nasional merupakan peluang strategis bagi NTT. Kehadiran K-SIGN diyakini dapat memunculkan dampak berantai, mulai dari pemenuhan kebutuhan garam nasional hingga mendorong hilirisasi industri.
Selain itu, proyek ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. “Ini momentum penting yang mempertemukan komitmen negara dan harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Melki menekankan bahwa pengadaan lahan merupakan tahap krusial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga sosial dan budaya. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan dialog dan musyawarah, serta menghormati hak ulayat dan kearifan lokal agar pembangunan tidak memicu konflik.
“Saya tidak ingin pembangunan ini menimbulkan konflik. Ini harus menjadi ruang tumbuh dan kesejahteraan bersama,” katanya.
Melki juga meminta Tim Terpadu dan Tim Persiapan bekerja dengan integritas tinggi serta turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi riil masyarakat.
Lebih jauh, ia menilai kehadiran K-SIGN berpotensi mengubah posisi Rote Ndao dari wilayah terluar menjadi beranda depan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor garam. Karena itu, pengembangan kawasan dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga penguatan infrastruktur, pengembangan industri hilir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
