Jakarta — Pakar psikologi politik Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. menekankan pentingnya peran tokoh publik untuk bersikap layaknya negarawan dengan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan memprovokasi massa melalui penyebaran hoaks.
Menurut Hamdi, tokoh dengan pengikut yang banyak memiliki pengaruh besar, sehingga sikap provokatif dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Ia berharap para tokoh mengutamakan kepentingan negara dan memberi teladan dalam menyikapi informasi di ruang publik.
Hamdi menjelaskan, provokasi kerap berangkat dari dua hal utama, yakni hoaks atau berita bohong, yang kemudian berkembang menjadi teori konspirasi. Ia menilai penyebaran berita bohong paling sering terjadi, lalu disusul teori konspirasi. Ketika keduanya digabungkan dan diarahkan untuk memengaruhi opini, situasinya dapat mengarah pada provokasi.
Ia mendorong masyarakat untuk dibiasakan berpikir kritis agar tidak mudah percaya pada hoaks maupun teori konspirasi. Hamdi juga mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terlebih karena teknologi memungkinkan materi informasi diedit dan disebarkan dengan cepat melalui grup percakapan maupun media sosial.
Hamdi mencontohkan beredarnya narasi terkait COVID-19 yang menolak anjuran pemerintah, seperti penggunaan masker dan menjaga jarak, dengan klaim bahwa COVID-19 tidak ada dan merupakan konspirasi. Ia menyebut informasi semacam itu menjadi salah satu jenis konten yang beredar di masyarakat.
Untuk menangkal penyebaran informasi menyesatkan, Hamdi menyarankan agar arus informasi diimbangi dengan upaya penangkalan yang memadai. Ia menilai literasi digital perlu ditanamkan sejak dini, bahkan sejak tingkat taman kanak-kanak, mengingat media sosial lebih sulit dikontrol dibanding media lain dan kini menjadi ruang utama pertarungan informasi.
Selain itu, Hamdi menilai lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber, BNPT, kepolisian, dan aparat keamanan perlu melakukan pemantauan dan upaya penanggulangan, meskipun diakui tidak mudah. Ia menyebut pemantauan diperlukan untuk menentukan konten mana yang perlu ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penghentian penyebarannya.
