Himpunan Mahasiswa Jayawijaya (HMPJ) di Kota Studi Jayapura menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya terkait transparansi penyaluran beasiswa dan perbaikan sektor pendidikan di daerah. Pernyataan itu disampaikan di Jayapura, Papua, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Ketua HMPJ Alexander Hisage mengatakan, mahasiswa asal Jayawijaya masih merasakan berbagai persoalan, terutama menyangkut bantuan pendidikan yang dinilai belum berjalan transparan, merata, dan tepat sasaran. HMPJ meminta Pemkab Jayawijaya menjamin keterbukaan dalam proses pemberian bantuan studi akhir bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menjamin transparansi dalam proses pemberian bantuan studi akhir bagi mahasiswa, khususnya pada tahap penyelesaian pendidikan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa,” ujar Alexander.
Ia menekankan perlunya kejelasan mekanisme, data penerima, hingga proses pencairan bantuan yang dibuka kepada publik agar dapat diawasi bersama.
Selain bantuan studi akhir, HMPJ juga menyoroti pembiayaan bagi mahasiswa penerima beasiswa afirmasi yang disebut belum sepenuhnya diselesaikan. Menurut Alexander, keterlambatan maupun ketidakpastian pembayaran beasiswa berdampak pada kelangsungan studi mahasiswa, termasuk risiko keterlambatan kelulusan.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembiayaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa afirmasi. Ini menyangkut masa depan mahasiswa,” katanya.
Di luar isu beasiswa, HMPJ menilai fasilitas pendidikan di Kabupaten Jayawijaya masih belum memadai, terutama di wilayah pinggiran kota dan distrik-distrik yang sulit dijangkau. Mereka menyebut masih banyak sekolah kekurangan ruang kelas, peralatan belajar, serta akses pendukung lain yang layak.
HMPJ meminta pemerintah daerah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih maksimal dan berkualitas.
Mahasiswa juga menyinggung kesejahteraan tenaga pengajar yang bertugas di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Menurut mereka, para guru masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi fasilitas pendukung maupun jaminan kesejahteraan.
HMPJ menilai dukungan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan diperlukan karena peran tenaga pengajar dinilai vital dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam pernyataannya, HMPJ juga meminta DPRK setempat mengawal aspirasi tersebut agar ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jayawijaya.
