Hoaks Kerap Catut Nama Dedi Mulyadi, Ini Tiga Klaim yang Beredar di Media Sosial

Hoaks Kerap Catut Nama Dedi Mulyadi, Ini Tiga Klaim yang Beredar di Media Sosial

Sejumlah informasi palsu atau hoaks kembali mencatut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebaran hoaks tersebut muncul di media sosial dan aplikasi percakapan, dengan beragam narasi yang berpotensi menyesatkan publik.

Berikut tiga contoh hoaks yang mencantumkan nama Dedi Mulyadi dan sempat beredar luas di media sosial.

1. Video yang diklaim mempromosikan situs judi online

Sebuah unggahan video menampilkan Dedi Mulyadi di dalam mobil disertai narasi yang menyebut adanya “situs” tertentu yang diklaim “sudah resmi”. Dalam narasi itu, Dedi disebut menegaskan hanya situs tersebut yang “resmi” dan mengajak masyarakat memilih situs itu untuk bermain “game online”. Unggahan juga disertai tambahan kalimat “Daftar segera, rekomendasi KDM”. Konten ini ditemukan beredar di Facebook, salah satunya diunggah pada 1 April 2026.

2. Klaim pembagian bantuan Rp 50 juta cukup dengan komentar di Facebook

Hoaks lain menampilkan video Dedi Mulyadi dengan ajakan agar pengguna tidak melewati video tersebut, mengikuti akun, dan menuliskan komentar “amin” untuk mendapatkan rezeki. Unggahan itu juga menyertakan klaim bahwa Dedi akan memberikan bantuan Rp 50 juta bagi yang membutuhkan. Dalam kolom komentar, akun pengunggah turut mencantumkan nomor WhatsApp untuk pendataan. Salah satu unggahan di Facebook disebut berasal dari akun bernama “Bapak Aing” dan diposting pada 9 Januari 2026.

3. Klaim Luhut menuding Dedi Mulyadi ke Sumatera hanya untuk pencitraan

Di Facebook juga beredar unggahan berisi foto Luhut Binsar Pandjaitan dengan narasi yang mengklaim Luhut menuding Dedi Mulyadi datang ke Sumatera “cuma mau bikin konten pencitraan” dan menyebutnya “gubernur konten creator”. Unggahan tersebut, menurut temuan, beredar sejak pekan lalu dan salah satunya diposting pada 11 Desember 2025.

Deretan konten tersebut menunjukkan pola yang sama: memanfaatkan nama tokoh publik untuk menarik perhatian dan mendorong interaksi warganet. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap unggahan yang mencatut nama pejabat, terutama yang mengarah pada promosi situs tertentu atau meminta data pribadi melalui tautan maupun nomor kontak.