Hoaks Tautan Cek Bansos PKH dan BPNT Marak di Media Sosial, Waspadai Permintaan Data Pribadi

Hoaks Tautan Cek Bansos PKH dan BPNT Marak di Media Sosial, Waspadai Permintaan Data Pribadi

Hoaks terkait cara cek status bantuan sosial (bansos) secara online kembali bermunculan di media sosial. Kabar bohong ini disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan kerap digunakan sebagai modus penipuan, memanfaatkan kemudahan akses informasi digital untuk menjerat korban.

Cek Fakta Liputan6.com mengungkap beragam unggahan yang menampilkan tautan atau menu pendaftaran dengan narasi seolah-olah resmi untuk mengecek atau mendaftar bansos. Dalam sejumlah temuan, tautan tersebut mengarahkan pengguna ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi.

Salah satu klaim yang beredar adalah tautan untuk mengecek status bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disebut cair pada Maret–April 2026. Informasi ini diunggah akun Facebook sejak 26 Maret 2026, disertai poster bertuliskan “Digitalisasi Bansos Mulai Maret 2026” dan ajakan “klik daftar”. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna ke situs yang menampilkan formulir dan meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram.

Hoaks lain ditemukan dalam klaim tautan untuk mengecek status bansos PKH 2026 melalui Telegram. Unggahan yang beredar sejak 15 Maret 2026 itu memuat ajakan “buruan cek dan daftar” serta menyertakan tautan tertentu. Postingan juga menampilkan poster yang menyebut pencairan bansos uang tunai Rp500.000 hingga Rp2.500.000 dan mengarahkan pengguna untuk “daftar online sekarang”. Saat diklik, menu pendaftaran membawa pengguna ke halaman formulir yang meminta data pribadi, termasuk nomor Telegram.

Selain itu, beredar pula klaim tautan cara mengecek penerima bansos jelang Ramadan 2026. Informasi yang diunggah pada 5 Februari 2026 menyebut bansos jelang Ramadan 2026 cair dan menampilkan ajakan untuk mengecek penerima dengan menekan menu “daftar”. Tautan tersebut mengarah ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram.

Ragam temuan ini menunjukkan pola yang serupa: unggahan di media sosial mengatasnamakan pengecekan atau pendaftaran bansos, lalu mengarahkan pengguna ke halaman tertentu yang meminta data pribadi. Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim-klaim tersebut dalam laporannya.