Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Serang melontarkan kritik terhadap kondisi pendidikan di Kota Serang dan Kabupaten Serang. IMM menilai pendidikan di wilayah Serang Raya masih jauh dari harapan dan menyebutnya berada dalam kondisi “rapor merah” akibat kebijakan pemerintah daerah yang dinilai gagal mengelola sektor pendidikan.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM menyebut temuan di lapangan menunjukkan masih banyak ruang kelas yang tidak layak, keterbatasan fasilitas belajar, serta ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah yang dinilai mencolok.
Ketua Umum PC IMM Serang, Ahmad Zaenudin, menilai pemerintah daerah selama ini lebih banyak membangun narasi keberhasilan di atas kertas. Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keadaan sekolah-sekolah yang tertinggal tanpa intervensi yang memadai.
“Rapor merah ini adalah bukti kegagalan struktural, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Anggaran pendidikan mungkin besar secara nominal, tapi implementasinya lemah dan sering salah sasaran,” tulisnya dalam pernyataan resmi.
Selain persoalan fasilitas, IMM juga menyoroti kondisi tenaga pendidik. Pemerintah dinilai menuntut peningkatan kualitas tanpa diiringi dukungan kesejahteraan yang layak, pelatihan berkelanjutan, maupun pemerataan guru.
IMM menilai situasi tersebut diperparah oleh kecenderungan normalisasi kegagalan, ketika rapor merah dianggap rutinitas tahunan tanpa langkah korektif yang serius.
Merespons kondisi itu, IMM Cabang Serang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain menuntaskan angka putus sekolah di Serang Raya, mewujudkan infrastruktur pendidikan yang memadai dan merata, menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan, menghentikan eksploitasi terhadap guru dan tenaga pendidik, serta mewujudkan ruang aman di lingkungan pendidikan dan melakukan evaluasi total terhadap sistem kurikulum.
IMM juga menegaskan perlunya audit kebijakan secara menyeluruh dan transparansi anggaran. Mereka meminta pendidikan tidak dijadikan komoditas politik untuk pencitraan jangka pendek, serta mendesak langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar warga memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas.
