NEW DELHI — India dijadwalkan mengambil alih kepemimpinan BRICS tahun depan, memimpin blok yang kini semakin meluas pada momen geopolitik yang dinilai sensitif. Kepemimpinan itu datang di tengah kepentingan global yang saling bersaing, meningkatnya ambisi internasional, serta tekanan dari Washington.
India menyatakan akan menegaskan bahwa masa kepresidenannya memprioritaskan negara-negara Global South, sembari tetap mencermati dinamika situasi dunia yang terus berubah. New Delhi juga menargetkan keluaran yang konkret bagi negara-negara berkembang, serta berupaya menunjukkan bahwa BRICS dapat menyatukan para anggotanya yang menghadapi tantangan bersama, meski masing-masing memiliki kepentingan nasional yang berbeda.
Tugas tersebut muncul ketika BRICS, sebagai kelompok antar pemerintah, menghadapi peningkatan popularitas sekaligus pengawasan yang lebih besar.
BRICS awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, dengan Afrika Selatan bergabung kemudian. Selama ini, BRICS kerap dipandang sebagai penyeimbang diplomatik yang kian menguat terhadap kekuatan Barat tradisional.
Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS memperluas keanggotaan dengan memasukkan negara-negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Secara kolektif, blok ini disebut mewakili sekitar setengah populasi dunia dan hampir 40% output ekonomi global.
Pada Juli, Perdana Menteri India Narendra Modi mengusulkan perubahan makna akronim BRICS menjadi “Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability” atau “Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Kerja Sama dan Keberlanjutan”.
Sejumlah analis menilai salah satu agenda utama India adalah pengembangan mekanisme jaminan investasi yang diusulkan untuk membantu menangani perubahan iklim, kemiskinan, transisi energi, dan kebutuhan infrastruktur. Inisiatif ini diarahkan untuk membangun struktur keuangan yang dikendalikan negara-negara BRICS, bukan oleh kekuatan Barat, dengan operasional melalui Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) yang didirikan BRICS.
Mantan diplomat India Rajiv Dogra mengatakan mekanisme tersebut dapat memudahkan negara-negara, terutama negara kecil di Global South, dalam mengakses dukungan pembiayaan. “Negara-negara, terutama negara-negara kecil di Selatan, tidak perlu pergi dan mengisi formulir yang rumit di Washington, tetapi mereka dapat melakukannya dengan cara yang mudah diakses,” ujarnya. Ia menambahkan, salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan semacam lembaga di samping NDB yang menangani jaminan investasi tersebut.
