SURABAYA — Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendanaan lembaga swadaya masyarakat (NGO), terutama yang bersumber dari luar negeri. Dalam aksi yang digelar di depan Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, massa menyatakan keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.
Dalam orasinya di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (24/4/2026), Koordinator Aksi Figo menyebut ada NGO yang beroperasi di Indonesia menerima pendanaan asing namun dinilai tidak transparan. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberi perhatian terhadap fenomena tersebut.
“Penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini. Negara jangan diam karena persatuan, stabilitas nasional sedang dipertaruhkan,” kata Figo. Ia juga mendorong negara bersikap tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran. “Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas. Jangan diam, jangan baru bertindak jika keadaan sudah semakin parah,” ujarnya.
Menurut Figo, penguatan aturan perundang-undangan terkait transparansi pendanaan NGO diperlukan seiring meningkatnya dinamika global serta keterbukaan arus informasi dan modal. Ia menilai, dengan semakin banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Indonesia, pengawasan juga perlu diperketat.
Dalam aksi tersebut, ISMEI Jatim menyampaikan tiga tuntutan: mendesak Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan; meminta pemerintah memperketat regulasi terkait transparansi pendanaan lembaga swadaya masyarakat; serta mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing.
