Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk Tahun Anggaran 2026. Rapat dilaksanakan secara daring pada Kamis (26/2/2026) sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-89/MK.03/2026 tertanggal 18 Februari 2026 tentang Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026.
Forum ini diikuti seluruh Kantor Wilayah BPN se-Indonesia. Pembahasan difokuskan pada penyamaan persepsi sekaligus penguatan komitmen pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya menjaga kualitas belanja negara agar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Dari Sulawesi Tengah, rapat diikuti Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah yang didampingi Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP). Kehadiran jajaran manajemen tersebut disebut sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan kebijakan penganggaran dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat wilayah.
Dalam rapat, dibahas sejumlah aspek strategis pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk langkah pengendalian, percepatan realisasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi diskusi interaktif. Setiap Kantor Wilayah mendapat kesempatan menyampaikan masukan, tantangan, serta strategi yang telah dan akan dilakukan guna mendukung pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Diskusi tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang konstruktif dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program di daerah.
Melalui partisipasi dalam rapat ini, Kanwil BPN Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mendukung tata kelola keuangan negara yang baik serta penggunaan anggaran secara bertanggung jawab untuk peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang di Sulawesi Tengah. Dengan pengelolaan anggaran yang terencana, program strategis pertanahan di wilayah ini diharapkan berjalan lebih optimal.
