Transformasi digital mulai diterapkan hingga tingkat lingkungan di Kelurahan Kariangau, Balikpapan. Pemerintah kelurahan kini menggunakan sistem laporan RT elektronik berbasis aplikasi e-Lapor untuk mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi kinerja di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Lurah Kariangau, Singgih Aji Wibowo, mengatakan digitalisasi ini tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga menjadi langkah untuk membangun sistem kerja yang lebih tertata dan akuntabel. “Dengan sistem ini, laporan RT bisa langsung masuk dan terdokumentasi dengan baik. Kami bisa memantau aktivitas RT secara real time tanpa harus menunggu laporan fisik,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Sebelumnya, pelaporan dilakukan secara manual dengan mengharuskan ketua RT datang ke kantor kelurahan. Mekanisme tersebut kerap menimbulkan keterlambatan, terutama bagi RT yang berada di wilayah cukup jauh.
Melalui e-Lapor, laporan bulanan kini dapat diisi langsung melalui telepon genggam. Menurut Singgih, sistem ini memangkas waktu sekaligus mengurangi potensi kesalahan administrasi karena data tersimpan secara digital.
Digitalisasi pelaporan juga berdampak pada ketepatan waktu pencairan honor RT. Dengan laporan yang masuk lebih cepat dan terstruktur, proses verifikasi dinilai menjadi lebih efisien. “Dulu kadang terlambat karena laporan belum masuk. Sekarang lebih cepat karena datanya sudah tersedia di sistem,” jelasnya.
Singgih menambahkan, data yang terkumpul dari laporan RT menjadi sumber informasi bagi kelurahan dalam menyusun perencanaan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Aktivitas warga di tingkat lingkungan, kata dia, dapat dipetakan lebih akurat.
Meski begitu, Kelurahan Kariangau tetap mempertahankan layanan manual sebagai alternatif bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. “Tidak semua langsung bisa beralih ke digital. Jadi kami tetap buka layanan offline supaya semua tetap terlayani,” tambahnya.
Ia menyebut inovasi ini sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi yang didorong pemerintah kota. Dukungan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) juga disebut membantu mempercepat integrasi sistem pelayanan di tingkat kelurahan.
