Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menjadi salah satu pembicara dalam Forum Arsitek Dunia di Hermes Hotel, Jumat (17/04/2026). Dalam forum tersebut, ia membagikan perspektif tentang peran arsitek yang tidak hanya membentuk ruang, tetapi juga turut menentukan masa depan kota dan peradaban, dengan belajar dari keteguhan masyarakat Aceh menghadapi berbagai bencana.
Dalam paparannya, Irwansyah menekankan pentingnya integrasi lintas sektor antara kebijakan, tata kelola, dan desain arsitektur berbasis risiko sebagai kunci membangun kota yang tangguh. Menurutnya, ketangguhan tidak dapat dicapai jika ketiga unsur itu berjalan sendiri-sendiri.
“Ketangguhan hanya tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan terpadu—bukan sendiri-sendiri,” kata Irwansyah.
Ia menjelaskan, kebijakan perlu bergeser dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Langkah yang dimaksud mencakup penerapan tata ruang berbasis mitigasi, standar bangunan tahan bencana, serta insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Selain itu, ia menilai tata kelola perlu memperkuat koordinasi multiaktor, mendorong transparansi, serta mendesentralisasi kapasitas hingga level komunitas agar respons terhadap bencana lebih cepat dan sesuai konteks setempat.
Irwansyah juga menyinggung pengalaman yang ia saksikan terkait peran solidaritas masyarakat saat bencana, sekaligus tantangan yang muncul ketika koordinasi tidak terintegrasi. “Saya menyaksikan langsung bagaimana solidaritas mahasiswa dan masyarakat mampu menjadi kekuatan besar, namun juga melihat kelemahan ketika tidak ada integrasi data, distribusi bantuan yang merata, dan manajemen relawan yang terstruktur,” ujarnya.
Ia kemudian menceritakan dua peristiwa bencana besar di Aceh. Saat tsunami, Irwansyah menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Unsyiah dan terlibat dalam advokasi penggratisan SPP bagi penyintas, penggalangan relawan mahasiswa nasional untuk pengabdian di tiga kabupaten terdampak, serta pendirian posko mahasiswa.
Adapun ketika banjir bandang, posisinya telah berubah menjadi pejabat publik sebagai Ketua DPRK. Ia menyebut pihaknya melakukan advokasi agar pelayanan publik bagi warga terdampak di Banda Aceh tetap maksimal, termasuk menanggapi kekhawatiran warga terkait BBM dan LPG.
“Terkait BBM, dimana sempat terjadi antrian panjang disemua SPBU, saat itu saya mengecek langsung ke depo BBM di Krueng Raya, guna memastikan stok aman, kemudian melakukan edukasi terhadap publik agar tidak panic buying karena stok dijamin aman, dan alhamdulillah dalam waktu relatif singkat, antrian SPBU di Banda Aceh terurai. Selain itu, kita juga melakukan advokasi intensif terkait kondisi kelangkaan LPG, akibat jalur distribusi yang terganggu akibat putusnya jalur darat, diantaranya kita meminta pihak pertamina untuk menambah kapal pengangkut BBM, dan alhamdulillah tuntutan itu dipenuhi,” kata Irwansyah.
Ia juga menyinggung persoalan listrik yang sempat berlangsung lama. Menurutnya, pihaknya beberapa kali melayangkan protes keras kepada PLN karena penanganan arus listrik dinilai lamban. Ia menggambarkan kondisi ketika sebuah ibu kota provinsi mengalami pemadaman listrik hampir sebulan, dan protes tersebut terus disuarakan agar pemerintah pusat memahami penderitaan warga yang hidup dalam situasi bencana.
Ke depan, Irwansyah menilai Banda Aceh perlu memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor, memastikan edukasi kebencanaan menjadi budaya publik, serta membangun ketahanan infrastruktur dan ketahanan sosial secara bersamaan.
“Intinya kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang siap sebelum bencana terjadi—dengan masyarakat sebagai garis depan,” tuturnya.
