Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) periode 2023–2028, Khairul Mahalli, menyampaikan gagasan reposisi depo kontainer dalam tata kelola kota pelabuhan untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai paradoks “tukang gali”. Gagasan itu ia paparkan dengan subjudul “ikhtiar kedaulatan logistik di tengah reruntuhan liberalisme”.
Khairul menyampaikan pandangan tersebut dalam Variety Talkshow “Utalk” di URadio, Sabtu, 7 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan visi, misi, serta nilai dasar yang menjadi landasan organisasi.
Menurut Khairul, visi Asdeki adalah mewujudkan kemajuan organisasi usaha depo peti kemas bersama pelaku ekonomi lain yang bermanfaat bagi anggotanya. Adapun misi utamanya mencakup memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan anggota, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan pihak internasional, serta meningkatkan profesionalisme untuk memacu kinerja depo. Ia menyebut nilai inti (core value) Asdeki adalah kedaulatan, kemandirian, dan keadilan sosial yang merujuk pada sila kelima Pancasila.
Dalam pemaparannya, Khairul menyinggung kondisi yang ia sebut sebagai “realitas pahit” di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menyebut volume logistik rata-rata mencapai 2.500 truk per hari, dan dapat melonjak hingga 5.000–7.000 truk ketika sistem pelabuhan mengalami gangguan. Lonjakan itu, menurutnya, menimbulkan dampak sosial berupa kemacetan parah di ruas jalan kota pelabuhan yang juga menjadi ruang hidup warga.
Selain kemacetan, Khairul juga menyoroti aspek keselamatan. Ia menyebut terdapat ratusan kecelakaan per tahun dengan puluhan korban jiwa yang melibatkan truk kontainer bermuatan berat.
Melalui reposisi depo, Khairul menargetkan perubahan cara pandang terhadap logistik, dari yang selama ini dipersepsikan sebagai “biaya sosial” menjadi sumber “nilai tambah”. Ia menjelaskan paradoks “tukang gali” sebagai kondisi ketika suatu wilayah kaya sumber daya atau volume aktivitas, namun miskin nilai tambah (value-added).
Khairul juga menyinggung konteks yang ia sebut sebagai hegemoni global dan perlawanannya terhadap sistem neoliberal, termasuk yang ia kaitkan dengan institusi seperti WTO dan IMF. Dalam pandangannya, sistem tersebut mendorong negara berkembang hanya menjadi penyedia bahan mentah murah. Ia menekankan pentingnya hilirisasi jasa, dengan menempatkan depo tidak sekadar sebagai tempat “parkir” peti kemas, melainkan sebagai pusat integrasi nilai tambah.
Di sisi tata ruang, Khairul mengkritik maraknya depo atau garasi yang tidak sesuai peruntukan. Ia menilai kondisi itu memaksa truk masuk ke wilayah permukiman. Untuk itu, ia menyampaikan komitmen Asdeki mendorong standarisasi lokasi depo agar tidak merusak zonasi warga, mendukung kontrol sosial dari masyarakat sipil (AJUM), serta menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Dalam kepemimpinannya periode 2023–2028, Khairul menyebut terdapat tujuh pilar kepemimpinan Asdeki, yakni “Kedaulatan Tuan Rumah”, “Integrasi Tanpa Sekat”, “Harkat & Martabat Anggota”, “Standar Dunia, Kekuatan Lokal”, “Kemandirian Ekonomi”, serta “Sinergi Strategis Pemerintah” yang ia sebut sebagai mitra Asta Cita Presiden Prabowo.
Di akhir talkshow, Khairul menyampaikan kesimpulan dan pernyataan sikap terkait arah reposisi depo dalam tata kelola kota pelabuhan.
