Jakarta — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan apresiasi kepada 15 PPID Pelaksana terbaik serta 116 PPID berpredikat informatif dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Road to Ocean Impact Summit (OIS) 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 12 Februari 2026 di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III.
Pemberian apresiasi tersebut merupakan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Forum ini juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik KKP menjelang Ocean Impact Summit (OIS) 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Haeru Rahayu, menyatakan forum tersebut memiliki arti strategis dalam penguatan tata kelola. Ia menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari fondasi tata kelola laut yang modern, kredibel, dan berkelanjutan.
Menurut KKP, penganugerahan kepada PPID Pelaksana menandai bahwa keterbukaan informasi tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi diarahkan menjadi budaya kerja yang melekat dalam pelayanan publik. Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Ia menyebut kebijakan yang tepat perlu disertai pelaksanaan yang transparan.
Dalam sesi talkshow, para narasumber menyoroti aspek komunikasi, tata kelola, dan inovasi untuk memperkuat layanan informasi publik. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Adita Irawati, menilai pendekatan komunikasi publik perlu terus beradaptasi dengan dinamika zaman, termasuk melalui terobosan dan inovasi yang tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, memandang transparansi sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi biru. Ia menilai fokus OIS adalah membuka potensi ekonomi biru Indonesia.
Dari sisi investasi, Direktur Global Relations & Partnership Danantara, Tanah Sullivan, mengatakan tata kelola yang terbuka menjadi landasan kepercayaan bagi mitra global. Ia menyebut OIS bukan sekadar pertemuan, melainkan platform untuk mengajak investor dan mitra internasional guna mendukung Indonesia menjadi pusat global ekonomi biru.
Penguatan tata kelola juga didorong melalui inovasi teknologi. Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri, mengusulkan penguatan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pengelolaan laut, termasuk gagasan pembentukan Indonesia Ocean AI Consortium agar Indonesia dapat menjadi laboratorium global untuk tata kelola laut berbasis AI.
KKP menyatakan Forum KIP turut diisi dengan penganugerahan kepada PPID Pelaksana, Kick Off Monev 2026, serta penguatan sinergi lintas sektor. Melalui rangkaian tersebut, forum menegaskan keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi budaya yang memperkuat legitimasi dan kualitas layanan publik.
Dengan tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis inovasi, KKP menyampaikan optimisme untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kelautan global menuju OIS 2026.
