Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pelaku usaha perikanan meningkatkan transparansi rantai pasok melalui penerapan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tuntutan pasar global yang kian ketat terhadap aspek ketertelusuran, legalitas, dan keberlanjutan produk perikanan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, standar pasar internasional saat ini tidak lagi hanya menilai kualitas produk, tetapi juga menuntut produk yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” kata Didit kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, konsumen global semakin memperhatikan asal-usul produk perikanan, mulai dari metode penangkapan atau budi daya hingga dampaknya terhadap lingkungan. Karena itu, KKP menilai transparansi rantai pasok menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha agar tetap kompetitif di pasar internasional.
Untuk mendukung upaya tersebut, KKP menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026 guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha. “Kebutuhan pasar tersebut kita jawab dengan Stelina,” ujar Didit.
Didit juga menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk mendukung sistem ketertelusuran. Kawasan itu diharapkan tidak hanya menjadi sentra produksi, tetapi juga terhubung dengan pasar global.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem ketertelusuran nasional. “Saya yakin langkah bersama yang kita lakukan hari ini menjadi sumbangsih nyata dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PDSPKP Machmud menjelaskan Stelina dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir secara nasional. Menurutnya, sistem ini juga ditujukan untuk menjawab isu yang kerap muncul terkait dugaan praktik penangkapan ikan ilegal maupun produksi yang tidak ramah lingkungan.
“Sistem ini juga menepis isu bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing maupun diproduksi dengan cara yang tidak ramah lingkungan,” ucap Machmud.
