Sebuah unggahan di media sosial TikTok beredar dengan narasi bahwa DPR RI mendukung penutupan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret demi menghidupkan usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Unggahan itu menampilkan judul “Breaking News: DPR Dukung Mendes Tutup Alfamart dan Indomaret demi Koperasi Desa” serta menyertakan foto Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan DPR tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk menutup minimarket di seluruh Indonesia. Ia menyebut klaim yang menyatakan DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret sebagai informasi hoaks dan tendensius.
Lasarus menyatakan, dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada pernyataan yang meminta minimarket tersebut ditutup. Ia juga menyebut kesimpulan rapat dapat dijadikan bukti dokumen resmi keputusan rapat. Pernyataan itu disampaikan kepada jurnalis dan dikutip pada Rabu (25/2/2026).
Ia turut menanggapi informasi serupa yang beredar di Instagram, yang menampilkan Puan Maharani seolah mengeluarkan pernyataan dukungan terkait penutupan minimarket. Lasarus menegaskan, pihak yang menyampaikan pernyataan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret adalah dirinya, bukan Puan Maharani.
Menurut Lasarus, pernyataan yang ia sampaikan mengenai minimarket berangkat dari keluhan masyarakat, terutama pedagang toko kelontong yang kalah bersaing hingga terpaksa tutup karena ekspansi bisnis minimarket ke pelosok desa dan dusun. Ia menyebut gagasannya adalah pembatasan gerai minimarket agar cukup sampai tingkat kabupaten dan kecamatan.
Ia menjelaskan, pembatasan itu dimaksudkan agar roda perekonomian desa tetap bergerak dan memberi kesempatan kepada pedagang sembako di desa dan dusun, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes) atau koperasi desa, untuk menjalankan usaha. Lasarus menyebut rekaman pernyataannya dapat dilihat secara terbuka di laman pemberitaan resmi DPR.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie O.F.P, menyatakan Fraksi PDIP menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, program pemerintah, dan hajat hidup masyarakat, termasuk wacana penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.
Dolfie mengatakan setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian komprehensif berbasis data. Ia juga menegaskan kebijakan semacam itu perlu dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha.
Berdasarkan keterangan tersebut, narasi yang menyebut DPR mendukung penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih dinyatakan sebagai informasi hoaks.
