BULELENG – Pengurus Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Buleleng menilai kondisi pariwisata Bali dalam beberapa waktu terakhir berada pada fase tidak stabil. Pada periode tertentu, terjadi penurunan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan nusantara.
PC KMHDI Buleleng memandang situasi tersebut tidak semata-mata bersifat musiman, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural yang dinilai belum tertangani secara serius. Sejumlah faktor yang disebut memengaruhi penurunan kunjungan antara lain harga pariwisata yang semakin tidak terjangkau, persoalan sampah dan lingkungan yang berulang, kemacetan lalu lintas yang kian parah, serta adanya kesan perlakuan yang tidak adil terhadap wisatawan lokal.
Menurut PC KMHDI Buleleng, berbagai persoalan itu berdampak langsung pada kenyamanan dan minat masyarakat untuk berwisata ke Bali. Dampaknya dinilai lebih berat dirasakan di Kabupaten Buleleng, terutama ketika Bali Utara memasuki periode low season. Berkurangnya arus wisatawan ke Bali disebut ikut menurunkan kunjungan ke Bali Utara, menekan tingkat hunian akomodasi, serta melemahkan pendapatan pelaku UMKM pariwisata yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Situasi ini, menurut PC KMHDI Buleleng, turut diperparah oleh menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah. Efisiensi tersebut disebut berimbas pada berkurangnya aktivitas ekonomi dan konsumsi, sehingga sektor pariwisata dan UMKM di daerah seperti Buleleng berada dalam tekanan.
Ketua PC KMHDI Buleleng, Dia Damayanti, menyatakan Bali Utara berada pada posisi paling rentan ketika terjadi perlambatan pariwisata Bali secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai ketimpangan pembangunan pariwisata antara Bali Selatan dan Bali Utara semakin terlihat.
Karena itu, PC KMHDI Buleleng mendorong agar kebijakan pemulihan pariwisata Bali tidak hanya berfokus pada kawasan pariwisata utama. Bali Utara, menurut mereka, perlu mendapatkan perhatian lebih melalui penguatan promosi destinasi, peningkatan konektivitas, perlindungan terhadap pelaku pariwisata lokal, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.
“Saya meyakini bahwa Buleleng tidak seharusnya terus-menerus diposisikan sebagai daerah penyangga, melainkan perlu diperkuat sebagai destinasi pariwisata yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat lokal,” ujar Dia Damayanti.
PC KMHDI Buleleng menyampaikan sikap tersebut sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral untuk mengawal arah pembangunan pariwisata Bali agar tidak semakin timpang dan menjauh dari kepentingan masyarakat. Mereka menilai penurunan pariwisata Bali bukan sekadar isu sektor pariwisata, melainkan juga menyangkut keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Bali Utara.
