DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Tanimbar mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera memanggil Inpex Masela Ltd untuk membuka transparansi terkait proyek strategis nasional Blok Masela.

Desakan tersebut menyoroti sejumlah isu yang dinilai krusial, mulai dari hak ulayat masyarakat adat, keterlibatan vendor lokal, hingga minimnya akses informasi bagi publik mengenai perkembangan proyek.

Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alexander Belay, menilai Inpex selama ini terkesan tertutup dan belum membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat, termasuk dengan lembaga legislatif daerah. Ia juga mengkritik kondisi di mana DPRD, sebagai representasi rakyat, disebut belum memperoleh informasi yang utuh terkait proses dan tahapan proyek Masela yang sedang berjalan.

Menurut Belay, situasi tersebut berisiko mengabaikan hak masyarakat lokal di tengah masuknya investasi besar. Ia mendorong agar DPRD menggelar rapat terbuka yang melibatkan Inpex, DPRD, serta unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di gedung DPRD.

KNPI menyatakan akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan itu tidak segera direspons. Belay menyebut gelombang aksi kembali direncanakan pekan depan sebagai bentuk tekanan publik.

Belay menegaskan masyarakat Kepulauan Tanimbar tidak menolak investasi, namun menuntut keterbukaan dan keadilan. Ia juga menilai perhatian Inpex terhadap pemuda dan masyarakat lokal selama ini masih minim.

Dalam pernyataannya, KNPI menyampaikan empat tuntutan utama yang berkaitan dengan transparansi proyek Masela, perlindungan hak ulayat, serta keterlibatan pihak lokal, termasuk vendor setempat.