Komisi II DPR Minta ATR/BPN Percepat Penyediaan Lahan untuk PSN Ketahanan Energi

Komisi II DPR Minta ATR/BPN Percepat Penyediaan Lahan untuk PSN Ketahanan Energi

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergerak cepat menyediakan lahan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi.

Dorongan tersebut sejalan dengan langkah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang tengah mempercepat penyediaan lahan serta penyederhanaan perizinan tata ruang. ATR/BPN disebut telah mengidentifikasi potensi lahan mencapai 849.000 hektare secara nasional, termasuk sekitar 60.000 hektare di Pulau Jawa yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai ketahanan energi nasional tidak hanya bergantung pada teknologi dan produksi, tetapi juga pada kesiapan lahan serta kepastian tata ruang. “Kalau lahannya siap dan izinnya jelas, investasi akan masuk. Ini kunci mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian nasional,” kata Heryawan kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Heryawan, yang juga pernah menjabat Gubernur Jawa Barat selama dua periode, mengapresiasi langkah ATR/BPN dalam mengidentifikasi lahan potensial. Menurutnya, optimalisasi aset negara yang selama ini belum termanfaatkan dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi, termasuk energi baru terbarukan dan kendaraan listrik.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai fondasi perizinan. Ia menilai proses yang cepat dan transparan dapat memangkas hambatan birokrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor. “KKPR harus dipercepat. Ini bukan sekadar administrasi, tapi pintu masuk bagi investasi besar di sektor energi,” ujarnya.

Selain itu, Heryawan menekankan perlunya sinergi lintas kementerian, khususnya antara ATR/BPN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar kebijakan penyediaan lahan, tata ruang, dan pengembangan energi berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih. “Kalau koordinasi kuat, kebijakan akan lebih tepat sasaran. Kita optimistis target ketahanan energi nasional bisa tercapai dan Indonesia makin kompetitif di sektor energi global,” katanya.