Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengeluhkan masih sulitnya akses DPRD terhadap sejumlah dokumen penting dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satu yang disorot adalah data dari Perumdam Tirta Kencana.
Iswandi mengatakan pihaknya sudah beberapa kali meminta data, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun, permintaan tersebut disebut belum juga dipenuhi.
“Kami sudah beberapa kali meminta data, seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), namun hingga kini belum dipenuhi. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa data tersebut sulit diakses,” ujar Iswandi di Samarinda, Senin.
Menurutnya, transparansi menjadi hal krusial agar DPRD tidak bekerja berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Ia menilai, tanpa dukungan data yang valid, pengambilan kebijakan berisiko meleset dan memunculkan kesalahpahaman.
“Kalau tidak berbasis data, bisa jadi fitnah. Jika ada datanya, kita bisa bicara dengan jelas dan mengambil keputusan yang tepat,” tegasnya.
Iswandi menyebut, akibat sulitnya memperoleh akses data resmi, Komisi II terpaksa mencari informasi dari sumber alternatif sebagai pembanding, untuk kemudian diklarifikasi kepada OPD terkait. Ia menilai cara tersebut tidak ideal karena fungsi verifikasi seharusnya dijalankan Inspektorat.
Ia juga mengingatkan bahwa lemahnya transparansi dapat berdampak pada citra pemerintah di mata masyarakat. Iswandi khawatir persoalan serupa akan terus berulang apabila akses data tetap tertutup dan tidak ada penyelesaian tuntas.
“Jangan sampai masalah muncul terus-menerus tapi tidak pernah menjadi temuan atau diselesaikan. Ini bisa memicu citra buruk,” katanya.
Iswandi menegaskan DPRD, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, membutuhkan kerja sama yang kooperatif dari semua pihak. Ia menambahkan, di tengah meningkatnya sorotan publik di media sosial, DPRD kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di daerah.
“Saat ada masalah, publik pasti bertanya di mana fungsi pengawasan dan penganggaran kami. Oleh karena itu, kami butuh transparansi agar semua berjalan sesuai aturan,” ujar Iswandi.
