Komisi III DPRD Kabupaten Gianyar mendorong modernisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menekankan prinsip transparansi dan keadilan. Dorongan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perhubungan, yang membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai perkembangan zaman.
Rapat yang berlangsung di lobi utama kompleks Gedung DPRD Gianyar itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa bersama Ketua Komisi III I Wayan Ekayana, didampingi Sekretaris Komisi III Ni Nyoman Etty Yuliastuti.
Ekayana, Rabu (25/2), mengatakan pertemuan tersebut bertujuan merumuskan strategi agar target PAD dapat dicapai secara relevan dan akuntabel. Perhatian utama diarahkan pada pengelolaan pajak parkir serta retribusi daerah lainnya. Ia menegaskan, seluruh strategi harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi agar manfaat PAD dirasakan merata oleh masyarakat Gianyar.
Dalam rapat itu, Komisi III menyepakati enam pilar utama untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Pilar tersebut meliputi penerapan pembayaran non-tunai dan sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) guna meminimalkan kebocoran pendapatan. Selain itu, dibahas penetapan tarif yang lebih adil berdasarkan zona—seperti kawasan wisata, perkantoran, atau perdagangan—dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Komisi III juga mendorong pembentukan tim gabungan untuk supervisi berkala serta penyuluhan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pajak. Pilar lainnya adalah pembangunan area parkir otomatis yang terintegrasi dengan transportasi umum dan berwawasan lingkungan.
Ekayana menambahkan, Komisi III turut mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk memetakan titik-titik potensi pendapatan secara lebih presisi, serta pelatihan bagi petugas lapangan agar mampu mengoperasikan teknologi baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Astawa Suyasa menilai modernisasi perangkat bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga akurasi data dan akuntabilitas penerimaan daerah di tengah perubahan. Langkah modernisasi ini diharapkan dapat menutup celah kehilangan potensi pendapatan sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Gianyar.
