JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons polemik pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat (SR) yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menegaskan seluruh proses pengadaan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025 dan 2026 dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku.
Saifullah mengatakan pengadaan tidak dilakukan secara sembarangan karena telah melalui prosedur resmi pemerintah. Penanggung jawab pelaksanaan pengadaan, menurut dia, berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) yang menjalankan proses lelang sesuai ketentuan.
“Tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah PPK atau Pokja. Proses dilalui dan pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Saifullah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan penetapan harga sepatu telah melalui survei pasar dan konsultasi sebelum ditetapkan sebagai pagu anggaran. Saifullah juga menyebut pemenang tender merupakan pihak yang menawarkan harga paling kompetitif dengan tetap memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Saifullah turut meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait foto pembagian sepatu bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menegaskan foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial.
“Itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat saat acara di Jawa Timur, bukan pengadaan dari Kemensos. Sepatunya dari Ibu Khofifah, itu sumbangan. Jadi jangan salah paham karena gambarnya keliru,” katanya.
Saifullah memaparkan setiap siswa Sekolah Rakyat akan menerima empat pasang sepatu untuk menunjang aktivitas sekolah, yakni sepatu harian atau sneakers, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Seluruh paket disebut sudah termasuk kaus kaki.
Ia menambahkan, produk yang digunakan berasal dari dalam negeri sebagai bagian dari dukungan terhadap program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah ingin program pendidikan tersebut sekaligus memberi dampak ekonomi bagi industri lokal.
Berdasarkan data realisasi pengadaan, sepatu PDL siswa memiliki pagu anggaran Rp700 ribu dengan nilai realisasi lelang Rp640 ribu. Sementara sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300 ribu dari pagu Rp500 ribu, sedangkan untuk jenjang SD sebesar Rp250 ribu.
“Kami terbuka untuk diaudit dan dicek apakah sudah memenuhi standar atau belum. Ini adalah bentuk afirmasi kita terhadap produk dalam negeri,” ujar Saifullah.
Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi pemerintah di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial menegaskan proses pengadaan terbuka untuk diawasi guna mencegah kesalahpahaman di masyarakat.
