DPRD Pandeglang Soroti Anggaran Pelatihan KDMP Rp 4,8 Miliar, Minta Pengelolaan Transparan

DPRD Pandeglang Soroti Anggaran Pelatihan KDMP Rp 4,8 Miliar, Minta Pengelolaan Transparan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti polemik anggaran pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bersumber dari Dana Desa (DD). DPRD meminta agar penggunaan anggaran tersebut dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Entol Supriadi, mengatakan bahwa jika dihitung dari 326 desa, total anggaran pelatihan KDMP diperkirakan mencapai sekitar Rp 4,8 miliar untuk tingkat kabupaten. Menurutnya, nilai tersebut tergolong besar sehingga wajar jika muncul tuntutan keterbukaan.

“Setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada publik. Nilainya cukup besar di tengah efisiensi anggaran, jadi wajar jika para pengurus koperasi meminta keterbukaan dari penyelenggara. Penyelenggara pun harus siap menjelaskan,” ujar Entol, Selasa (5/5/2026).

Entol menilai protes dari para pengurus KDMP menunjukkan meningkatnya sikap kritis dan kepedulian terhadap tata kelola yang baik. Ia menyebut hal tersebut sebagai modal penting untuk mendorong pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

“Kritik itu adalah masukan. Pihak pemilik program harus bisa menjawab dengan langkah-langkah yang profesional, akuntabel, dan terbuka dalam mengelola anggaran. Jika sejak awal sudah tertutup, ke depan bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar. Apalagi ini program dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa akses informasi masyarakat kini semakin mudah, sehingga penyelenggara negara dituntut lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Entol mendorong Dinas Koperasi agar merespons situasi ini dengan memanggil pihak ketiga dan para pengurus koperasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pandeglang, Bunbun Buntara, menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam penggunaan anggaran pelatihan tersebut. Ia menyebut anggaran pelatihan diambil langsung dari desa dan dikelola oleh pihak ketiga, yaitu PT Garuda Solusi Kreatif.