Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan serentak pada 6 Januari 2025 menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) ini ditujukan untuk memperkuat fondasi kesehatan dan gizi kelompok rentan, sekaligus diposisikan sebagai bagian dari perlindungan sosial.
Namun sejak awal pelaksanaan, MBG mendapat sorotan tajam publik dan media karena serangkaian kendala operasional dan kontroversi. Di antaranya insiden keracunan massal, keluhan mitra dapur yang belum menerima pembayaran, serta kebijakan pemangkasan anggaran per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp10.000. Perkembangan ini turut memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas dan keberlanjutan program, mengingat biaya operasional yang disebut mencapai Rp71 triliun per tahun.
Sejumlah kajian yang dikutip dalam tulisan ini menggambarkan respons publik yang cenderung kritis. Salah satunya menyebut sentimen warganet di media sosial X terhadap MBG didominasi opini negatif lebih dari 80%, meski ada pula apresiasi atas tujuan program. Kajian lain atas 2.400 cuitan menunjukkan 46% sentimen negatif, melampaui sentimen positif sekitar 35% dan netral.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2024 untuk mengelola komunikasi strategis kebijakan Presiden. Dalam konteks MBG, KKK berada di garis depan membangun narasi dan meredam dampak reputasi ketika pelaksanaan program dipersepsikan bermasalah.
Analisis konten terhadap pemberitaan di lima portal berita utama pada periode 6 Januari hingga 18 Mei 2025 menemukan sedikitnya 50 artikel yang relevan dengan MBG dan krisis yang menyertainya. Pemberitaan umumnya bernada kritis, dengan isu yang berulang meliputi insiden keracunan, keterlambatan atau gagal bayarnya honor mitra penyedia makanan, pemangkasan anggaran per porsi, serta perdebatan mengenai biaya besar program.
Salah satu krisis awal yang mencuat adalah keracunan massal siswa sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah, setelah menyantap makanan MBG pada pertengahan Januari 2025. Dalam pembahasan berbasis kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT), insiden ini dikategorikan sebagai krisis yang dapat dicegah (preventable) karena publik menilai aspek kualitas dan higienitas seharusnya dapat dijaga.
Dalam kasus tersebut, respons komunikasi yang teridentifikasi cenderung mengecilkan dampak dengan menyatakan kejadian bersifat terbatas dan program secara umum tetap aman serta lancar. Di sisi lain, langkah korektif disebut dilakukan secara teknis melalui koordinasi BGN dengan dinas kesehatan setempat untuk menyelidiki penyebab dan mencegah pengulangan. Namun, tulisan ini menilai langkah korektif tersebut tidak selalu dikomunikasikan secara luas, serta tidak ditemukan pernyataan permintaan maaf publik dari pejabat KKK/BGN terkait insiden tersebut.
Krisis berikutnya berkaitan dengan keluhan mitra dapur atau warung penyedia makanan MBG di sejumlah daerah yang mengaku belum menerima pembayaran, meski telah mengeluarkan modal operasional harian. Isu ini mencuat pada Februari hingga Maret 2025 dan memicu kekhawatiran akan terganggunya layanan, termasuk ancaman penghentian dari sebagian mitra.
Berbeda dengan respons pada kasus keracunan, penanganan isu pembayaran dinilai lebih akomodatif. BGN menyatakan akan mengevaluasi mekanisme pembayaran dan memperbaikinya. Pada awal Maret 2025, BGN mengumumkan perubahan skema dari reimbursement menjadi pembayaran langsung di muka setiap bulan untuk menjaga arus kas mitra.
Kontroversi lain muncul saat pemerintah memangkas anggaran per porsi MBG dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 pada awal April 2025. Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran penurunan kualitas makanan, sekaligus memicu perdebatan mengenai konsistensi komitmen program. Dalam pembacaan strategi komunikasi, respons pemerintah digambarkan menekankan alasan efisiensi agar jangkauan penerima lebih luas, disertai penegasan bahwa program tetap berjalan dan bermanfaat.
Secara umum, tulisan ini menyimpulkan strategi komunikasi krisis KKK lebih dominan bersifat defensif—melalui penyangkalan parsial, pembenaran, dan penguatan citra positif—dibanding pengakuan kesalahan atau permintaan maaf yang kerap direkomendasikan untuk krisis yang dinilai dapat dicegah. Tindakan korektif disebut ada, tetapi dilakukan secara terbatas dan tidak selalu disampaikan secara transparan.
Dari sisi dampak, pendekatan tersebut dinilai efektif menahan eskalasi krisis dalam jangka pendek karena program tetap berjalan dan bahkan diperluas meski terjadi pemangkasan anggaran per penerima. Namun, pemulihan kepercayaan publik disebut belum menyeluruh, terlihat dari masih kuatnya sentimen negatif dan skeptisisme masyarakat berbulan-bulan setelah peluncuran.
Tulisan ini juga menekankan pentingnya komunikasi krisis yang lebih proaktif, transparan, dan empatik, serta perlunya konsistensi pesan dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, disorot pula gagasan pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, ahli gizi, atau organisasi sipil agar perbaikan program dapat berjalan seiring dengan peningkatan legitimasi di mata publik.
