Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menelan korban besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal mencapai 969 orang hingga Rabu (10/12), sementara jumlah pengungsi disebut mencapai 902 ribu orang.
Dengan besarnya dampak dan luasnya wilayah terdampak, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional menguat. Usulan tersebut juga disuarakan hampir semua fraksi di DPR, termasuk dari Fraksi Gerindra melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.
“Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” kata Sugiat.
Namun hingga kini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Pemerintah disebut hanya menyatakan banjir di Sumatera dan Aceh sebagai prioritas nasional.
Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana menilai banjir di wilayah Sumatera tidak bisa dipandang sebagai musibah alamiah semata. Menurutnya, peristiwa itu berkaitan dengan rangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah, menyingkirkan suara akademisi, serta mengabaikan peringatan organisasi lingkungan.
Rina menyebut kebijakan yang diambil lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga. “Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai enggan menetapkan status darurat nasional. Rina menyinggung kondisi kas daerah yang disebut menipis setelah pemangkasan dana transfer daerah. Ia turut menyoroti pos pendanaan bencana di BNPB yang disebut berkisar Rp491 miliar, sementara anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mencapai Rp1,2 triliun per hari.
Di tengah bencana, perhatian publik juga tertuju pada kemunculan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir. Kayu-kayu itu disebut-sebut berasal dari aktivitas penebangan hutan oleh perusahaan di sektor tambang maupun sawit.
Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri menyatakan bencana di Aceh merupakan dampak kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun di Sumatera. FWI mencatat, hutan Aceh menyusut sekitar 177 ribu hektare dalam tujuh tahun terakhir, termasuk 16 ribu hektare yang hilang pada 2024.
Menanggapi desakan publik agar dugaan kontribusi korporasi ditelusuri, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan telah menindak empat perusahaan yang ia sebut berkontribusi meningkatkan tekanan ekologis di sejumlah hulu sungai di Sumatera Utara. Tiga perusahaan yang disebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy, sementara satu perusahaan lainnya tidak disebutkan. Hanif juga menyatakan tidak menutup kemungkinan sanksi pidana jika keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran berat.
Koordinator Jaringan Antitambang (Jatam) Melky Nahar menilai empat perusahaan yang sedang diaudit hanya sebagian kecil dari korporasi yang beroperasi di kawasan hutan Sumatera. Ia menyoroti PT Tusam Hutani Lestani, perusahaan dengan konsesi lahan hingga 97 ribu hektare yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Perusahaan itu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestani tercatat Edhy Prabowo, yang menduduki jabatan tersebut sejak Agustus 2024. Sebelumnya, posisi itu disebut dipegang Prasetyo Hadi, yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara. Edhy Prabowo disebut sebagai eks Wakil Ketua Umum Gerindra, sedangkan Prasetyo Hadi mengisi posisi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gerindra.
Isu kepemilikan lahan Prabowo juga pernah mencuat pada 2019 saat debat Pilpres, ketika Joko Widodo menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, terdiri dari 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Prabowo saat itu tidak membantah, namun menyatakan lahan tersebut berstatus hak guna usaha (HGU) dan tetap milik negara. Pada Pilpres 2024, isu serupa kembali disinggung oleh Anies Baswedan dalam debat capres.
Jatam menyebut Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh, sehingga merusak daerah tangkapan air dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan, termasuk saat hujan ekstrem yang disebut terkait dampak Siklon Tropis Senyar pada November. Melky menyatakan pesimistis penegakan hukum yang dijanjikan akan berjalan sesuai harapan publik apabila terdapat konflik kepentingan.
