Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti isu belanja mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai Rp 8 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial. KPK menyatakan terus mengikuti perkembangan informasi terkait isu tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, pengadaan dalam belanja daerah semestinya dilakukan secara transparan. Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan riil.
“Dalam konteks belanja daerah tentu harus dilakukan perencanaan yang matang serta sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting juga adalah proses pengadaannya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (2/3).
Menurut Budi, sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi area rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Ia menyebut potensi penyimpangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengondisian pemenang, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi barang.
“Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spek, itu semuanya harus betul-betul kita lihat. Apakah semua mekanisme itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
KPK juga mengingatkan agar setiap belanja pemerintah, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang jelas. Budi menekankan, pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
“Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B,” tutur Budi.
KPK menilai tata kelola pengadaan yang baik penting untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim untuk operasional. Ia mengklaim aktivitasnya masih menggunakan kendaraan pribadi.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2).
Rudy juga menyinggung posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas yang representatif menjadi bagian dari upaya menjaga citra daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” pungkasnya.
