Lima satuan kerja (satker) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja di internal TNI.

Kelima satker yang menerima predikat WBK tersebut adalah Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI.

Penghargaan disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026). Kegiatan dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya yang mewakili Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.

Dalam sambutannya, Letjen Richard menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Ia menyatakan penerapan digital government dilakukan untuk mendukung tugas pokok TNI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel.

Meski demikian, Richard menilai predikat WBK bukan akhir dari upaya pemberantasan korupsi di internal TNI. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada konsistensi implementasi di lapangan, bukan semata pada penghargaan administratif.

Ia juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan hingga level pelaksana. “Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI,” ujarnya.

Selain capaian WBK, TNI turut menetapkan sejumlah fasilitas kesehatan sebagai satuan pelayanan publik unggulan, yakni RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito.