Sebanyak lima Satuan Kerja (Satker) TNI meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Predikat tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan TNI.
Dalam forum itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menekankan pentingnya penerapan digital government untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Sambutan tersebut dibacakan oleh Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya pada Kamis (9/4).
“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujar Richard dalam sambutan yang dibacakan Candra.
Lima satker yang memperoleh predikat WBK adalah Babinkum dan HAM TNI, Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Pusat Informasi dan Pengolahan Data (Pusinfolahta) TNI, Pusat Pembinaan Mental (Pusbintal) TNI, serta Satuan Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek) TNI.
Richard juga menegaskan perlunya penguatan komitmen pimpinan sebagai pengambil keputusan, disertai peningkatan pengetahuan teknis personel yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di TNI. “Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak reformasi birokrasi TNI,” tegasnya.
Rakor RB TNI 2026 menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB dan mengusung penguatan reformasi birokrasi yang disebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mendorong implementasi digital government di lingkungan TNI.
Selain itu, TNI menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yakni RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito. Penetapan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bagi prajurit dan masyarakat.
Dalam forum tersebut, TNI menyatakan komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
