Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Pembela Tanah Aceh (Gempata) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin. Mereka mendesak Pemerintah Aceh dan Satuan Tugas penanganan bencana agar transparan dalam pengelolaan dana kebencanaan, termasuk dana transfer ke daerah (TKD).
Koordinator Lapangan aksi, Syahputra Ariga, mengatakan massa menuntut pemerintah membuka dokumen pelaksanaan penanganan bencana secara transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi. Dalam aksi tersebut, peserta membawa spanduk berisi tuntutan agar pemerintah bekerja untuk rakyat, sekaligus mempertanyakan realisasi dana TKD Rp1,6 triliun yang disebut telah dikembalikan pemerintah pusat.
Syahputra menyampaikan tuntutan utama mereka adalah meminta kejelasan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) dan TKD yang telah ditransfer pemerintah pusat beberapa waktu lalu, namun penggunaannya dinilai belum diketahui. Ia juga mempertanyakan apakah realisasi dana tersebut sudah sesuai peruntukannya.
Menurut Syahputra, di lapangan belum terlihat hasil pelaksanaan dana BTT maupun TKD bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Karena itu, ia menilai masih ada persoalan yang perlu diperbaiki, termasuk pola penanganan dan pendekatan pemerintah kepada korban bencana, dengan orientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ia mengakui pemerintah pusat telah memberikan bantuan besar untuk penanganan kebutuhan mendasar korban bencana di Aceh. Namun, ia mempertanyakan mengapa kebutuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Gempata pun meminta pemerintah Aceh menjelaskan secara langsung pola pendistribusian bantuan, siapa penerima, pelaksana di lapangan, serta kesesuaiannya dengan aturan.
Selain menyoroti TKD, massa juga meminta pemerintah Aceh membuka secara transparan nama-nama relawan yang direkrut dan menerima makan serta uang lelah. Mereka juga meminta dokumen belanja 650 ribu ton logistik dibuka secara lengkap.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), M Syahril, yang menemui massa, menjelaskan logistik masih tersisa sekitar 300 ton di gudang BPBA. Ia mengatakan logistik tersebut, sesuai permintaan daerah, telah dikirim ke hunian sementara (Huntara).
Terkait dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah sebagaimana dipersoalkan massa, Syahril menyebut hal itu belum dapat dijelaskan saat itu dan perlu disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan. Namun, ia menyatakan Pemerintah Aceh telah menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Aceh, yang dapat diakses atau terbuka kepada masyarakat.
