Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Kementerian PU, di tengah mencuatnya isu penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Dody menyampaikan bahwa kementeriannya telah memiliki sistem pengelolaan anggaran, namun terus melakukan pembaruan mengikuti perkembangan teknologi dan perangkat lunak terkini. Menurutnya, pembaruan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran.

Ia menjelaskan, penguatan sistem digital itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan, tetapi juga memperkuat integritas dan efektivitas penggunaan anggaran negara dalam setiap program pembangunan. Dody menekankan bahwa anggaran yang digunakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Dody menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan dampak yang besar bagi publik. Ia menyatakan bahwa pembangunan yang dibiayai APBN harus dapat menghadirkan manfaat berlipat bagi masyarakat yang terdampak.

Selain pembaruan sistem, Kementerian PU juga melakukan audit internal secara berkala. Audit tersebut dilakukan secara menyeluruh dan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kinerja, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dody juga menegaskan dukungan kementeriannya terhadap proses pengawasan serta penegakan hukum yang berlaku. Ia menyebut langkah-langkah pembenahan internal merupakan bagian dari perintah Presiden untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kementerian.